Berita

Kota Amsterdam akan dibersihkan dari kamera-kamera pemantau buatan China.

Dunia

Amsterdam akan Dibersihkan dari Kamera Buatan China

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 22:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amsterdam akan membuang sebanyak 1.280 CCTV buatan China yang selama ini dipasang di kota itu untuk memantau lalulintas dan ruang publik. Langkah ini diambil untuk menghindarkan aksi spionase yang dilakukan China melalui kamera-kamera tersebut.

Penghapusan kamera buatan China ini akan dilakukan secara dalam waktu lima tahun.

Selanjutnya, pemasok kamera diminta untuk menyediakan kamera baru yang tidak dibuat China.


"Kami juga mengirimkan sinyal kuat ke pasar untuk mencari alternatif terhadap sistem kamera Tiongkok,” ujar Anggota Dewan Amsterdam Alexander Scholtes.

Keputusan ini menyusul meningkatnya kekhawatiran bahwa peralatan pengawasan dari perusahaan China dapat mengirimkan gambar ke produsen atau pemerintah di Beijing. Perusahaan China Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. dan Zhejiang Dahua Technology Co. telah dituduh oleh pejabat AS berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uyghur di China.

Langkah Amsterdam ini dilakukan setelah tindakan serupa dilakukan oleh pemerintah Inggris dan Australia, yang telah menghapus teknologi pengawasan buatan China dari situs-situs sensitif milik pemerintah dan pertahanan.

Awal tahun ini, Badan Intelijen dan Keamanan Militer Belanda mengungkap kampanye spionase China di negara tersebut yang melibatkan malware tingkat lanjut.

Meskipun penggantian segera semua kamera Tiongkok membutuhkan biaya yang mahal, pemerintah koalisi Amsterdam, termasuk walikota dan anggota dewan, menurut NL Times, berencana untuk menerapkan ketentuan kontrak baru yang mempertimbangkan kriteria hak asasi manusia saat membeli sistem kamera.

Departemen kota sekarang akan mencari alternatif pengganti kamera China, menilai kelayakan dan biaya berdasarkan kasus per kasus, dengan tujuan mengganti semua kamera Tiongkok yang ada saat ini dalam waktu lima tahun.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya