Berita

Kota Amsterdam akan dibersihkan dari kamera-kamera pemantau buatan China.

Dunia

Amsterdam akan Dibersihkan dari Kamera Buatan China

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 22:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amsterdam akan membuang sebanyak 1.280 CCTV buatan China yang selama ini dipasang di kota itu untuk memantau lalulintas dan ruang publik. Langkah ini diambil untuk menghindarkan aksi spionase yang dilakukan China melalui kamera-kamera tersebut.

Penghapusan kamera buatan China ini akan dilakukan secara dalam waktu lima tahun.

Selanjutnya, pemasok kamera diminta untuk menyediakan kamera baru yang tidak dibuat China.


"Kami juga mengirimkan sinyal kuat ke pasar untuk mencari alternatif terhadap sistem kamera Tiongkok,” ujar Anggota Dewan Amsterdam Alexander Scholtes.

Keputusan ini menyusul meningkatnya kekhawatiran bahwa peralatan pengawasan dari perusahaan China dapat mengirimkan gambar ke produsen atau pemerintah di Beijing. Perusahaan China Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. dan Zhejiang Dahua Technology Co. telah dituduh oleh pejabat AS berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uyghur di China.

Langkah Amsterdam ini dilakukan setelah tindakan serupa dilakukan oleh pemerintah Inggris dan Australia, yang telah menghapus teknologi pengawasan buatan China dari situs-situs sensitif milik pemerintah dan pertahanan.

Awal tahun ini, Badan Intelijen dan Keamanan Militer Belanda mengungkap kampanye spionase China di negara tersebut yang melibatkan malware tingkat lanjut.

Meskipun penggantian segera semua kamera Tiongkok membutuhkan biaya yang mahal, pemerintah koalisi Amsterdam, termasuk walikota dan anggota dewan, menurut NL Times, berencana untuk menerapkan ketentuan kontrak baru yang mempertimbangkan kriteria hak asasi manusia saat membeli sistem kamera.

Departemen kota sekarang akan mencari alternatif pengganti kamera China, menilai kelayakan dan biaya berdasarkan kasus per kasus, dengan tujuan mengganti semua kamera Tiongkok yang ada saat ini dalam waktu lima tahun.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya