Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PKS Ogah Usung Calon Kepala Daerah Terbukti Selingkuh

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 16:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengusung calon kepala daerah yang terbukti melakukan perselingkuhan pada Pilkada 2024. Sebagai partai religius, PKS akan mengutamakan sosok calon pemimpin yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Hal tersebut disampaikan politisi PKS, Ahmad Junaidi Auly. Menurutnya, partainya sudah pasti bakal mengusung calon pemimpin kepala daerah yang memiliki integritas dan jejak rekam positif.

“Kita tidak ingin punya calon dari segi moral dan hukum bermasalah. Kita tidak mau,” ujar Junaidy kepada wartawan, Kamis (13/6).


Menurut Junaidy, partainya akan meminta klarifikasi kepada bakal calon kepala daerah yang dituduh melakukan perselingkuhan dan saat ini sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, hal tersebut dianggap penting karena PKS butuh kepastian bahwa sosok calon kepala daerah clear dan clean dari masalah.

Lebih lanjut, Junaidy menambahkan bahwa partainya akan menarik kembali rekomendasi yang sudah diberikan jika calon kepala daerah tersebut terbukti melakukan perselingkuhan tersebut.

“Kalau dia memang terbukti dan tidak bisa mengelak bahwa tuduhan itu benar kita akan cabut walaupun kita sudah mengeluarkan rekomendasi,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Yang jelas, kata Junaidy, partainya akan mengutamakan sosok calon kepala daerah yang clear dan clean dari masalah.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan meminta penjelasan kepada PKS daerah soal sosok calon pemimpin daerah yang diusulkan kepada DPP PKS.

“Kita lihat saja nanti usulan dari DPD,” pungkas Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) ini.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya