Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PKS Ogah Usung Calon Kepala Daerah Terbukti Selingkuh

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 16:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengusung calon kepala daerah yang terbukti melakukan perselingkuhan pada Pilkada 2024. Sebagai partai religius, PKS akan mengutamakan sosok calon pemimpin yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Hal tersebut disampaikan politisi PKS, Ahmad Junaidi Auly. Menurutnya, partainya sudah pasti bakal mengusung calon pemimpin kepala daerah yang memiliki integritas dan jejak rekam positif.

“Kita tidak ingin punya calon dari segi moral dan hukum bermasalah. Kita tidak mau,” ujar Junaidy kepada wartawan, Kamis (13/6).


Menurut Junaidy, partainya akan meminta klarifikasi kepada bakal calon kepala daerah yang dituduh melakukan perselingkuhan dan saat ini sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, hal tersebut dianggap penting karena PKS butuh kepastian bahwa sosok calon kepala daerah clear dan clean dari masalah.

Lebih lanjut, Junaidy menambahkan bahwa partainya akan menarik kembali rekomendasi yang sudah diberikan jika calon kepala daerah tersebut terbukti melakukan perselingkuhan tersebut.

“Kalau dia memang terbukti dan tidak bisa mengelak bahwa tuduhan itu benar kita akan cabut walaupun kita sudah mengeluarkan rekomendasi,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Yang jelas, kata Junaidy, partainya akan mengutamakan sosok calon kepala daerah yang clear dan clean dari masalah.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan meminta penjelasan kepada PKS daerah soal sosok calon pemimpin daerah yang diusulkan kepada DPP PKS.

“Kita lihat saja nanti usulan dari DPD,” pungkas Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) ini.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya