Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PKS Ogah Usung Calon Kepala Daerah Terbukti Selingkuh

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 16:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengusung calon kepala daerah yang terbukti melakukan perselingkuhan pada Pilkada 2024. Sebagai partai religius, PKS akan mengutamakan sosok calon pemimpin yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Hal tersebut disampaikan politisi PKS, Ahmad Junaidi Auly. Menurutnya, partainya sudah pasti bakal mengusung calon pemimpin kepala daerah yang memiliki integritas dan jejak rekam positif.

“Kita tidak ingin punya calon dari segi moral dan hukum bermasalah. Kita tidak mau,” ujar Junaidy kepada wartawan, Kamis (13/6).


Menurut Junaidy, partainya akan meminta klarifikasi kepada bakal calon kepala daerah yang dituduh melakukan perselingkuhan dan saat ini sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, hal tersebut dianggap penting karena PKS butuh kepastian bahwa sosok calon kepala daerah clear dan clean dari masalah.

Lebih lanjut, Junaidy menambahkan bahwa partainya akan menarik kembali rekomendasi yang sudah diberikan jika calon kepala daerah tersebut terbukti melakukan perselingkuhan tersebut.

“Kalau dia memang terbukti dan tidak bisa mengelak bahwa tuduhan itu benar kita akan cabut walaupun kita sudah mengeluarkan rekomendasi,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Yang jelas, kata Junaidy, partainya akan mengutamakan sosok calon kepala daerah yang clear dan clean dari masalah.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan meminta penjelasan kepada PKS daerah soal sosok calon pemimpin daerah yang diusulkan kepada DPP PKS.

“Kita lihat saja nanti usulan dari DPD,” pungkas Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) ini.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya