Berita

Para pengunjuk rasa memegang bendera Palestina menuntut agar Israel dilarang mengikuti Olimpiade Paris 2024 di depan Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Lausanne, Swiss pada Rabu, 12 Juni 2024/Net

Dunia

Ratusan Warga Swiss Minta Israel Diboikot dari Olimpiade 2024

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 14:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aksi unjuk rasa digelar oleh ratusan warga Swiss di depan Komite Olimpiade Internasional di Lausanne pada Rabu (12/6).

Mereka menuntut agar Israel dilarang berkompetisi di Olimpiade 2024 di Paris sebagai respon atas tindakan genosida yang dilakukan di Jalur Gaza.

Para demonstran melumuri tangan mereka dengan cat merah dan menempelkannya ke pintu masuk gedung untuk menunjukkan bahwa korban sipil di Gaza terus bertambah.


Jika Komite Olimpiade bisa memboikot Rusia dan Belarusia dari Olimpiade 2022 karena perang Ukraina, maka harusnya kebijakan yang sama juga bisa diambil.

Pengunjuk rasa mengangkat spanduk bertuliskan: “Mari kita larang negara Israel yang melakukan genosida dari Olimpiade".

Mereka menyebut Israel sebagai negara kriminal karena dua pejabat tingginya yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant terancam mendapat surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

"Israel mengolok-olok keputusan Pengadilan Kriminal Internasional serta Mahkamah Internasional,” tulis poster yang dibawa para pengunjuk rasa, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi pada Kamis (13/6).

Protes damai tersebut hanya berlangsung selama dua jam dan berakhir tanpa campur tangan polisi.

Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 37.200 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 84.900 lainnya terluka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya