DKI Didesak Berani Tindak Tegas Pengembang Nakal

Inspektorat Pemprov DKI Jakarta diminta segera menindak tegas pengembang nakal yang diduga menyewakan aset berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) milik Pemprov DKI.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengaku menerima pengaduan warga terkait oknum pengembang yang menyewakan fasos fasum dan hasilnya tak diserahkan ke Pemprov DKI.

“Harapan kami tentu saja Inspektorat harus bisa mempublish supaya masyarakat tahu siapa saja pengembang yang nakal, bahkan menyewakan aset Pemda yang seharusnya menjadi fasos fasum tapi tidak masuk ke kas daerah,” kata Inggard dikutip Kamis (13/6).

Tak cuma itu, Inggard juga meminta Inspektorat membuat terobosan untuk mengejar pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanan (SIPPT) atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang tidak kooperatif menyerahkan kewajibannya kepada Pemprov DKI.

Pasalnya, Inggard mengaku banyak menerima laporan dari walikota terkait hambatan dalam melakukan penagihan fasos dan fasum.

“Kami sering mendapat laporan dari walikota betapa sulitnya menagih fasos fasum karena ada hal-hal yang sudah dikelola oleh developer, bahkan ada yang sampai 15 tahunan,” demikian Inggard.