Berita

Ketua Umum Komunitas Aktivis Milenial Indonesia (Gen KAMI), Ilham Latupono/Ist

Politik

Lanjutkan Program Jokowi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Sangat Diperlukan

SELASA, 11 JUNI 2024 | 10:39 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Keberlanjutan pembangunan dan sinergi dari pemerintahan Jokowi–Maruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan terwujud.

Setidaknya bisa dibuktikan dengan dibentuknya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dikomandani Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tujuan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian.

"Yang diperlukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi di level anggaran dan kementerian terkait,” kata Ketua Umum Komunitas Aktivis Milenial Indonesia (Gen KAMI), Ilham Latupono, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (11/6).


Menurut Ilham, pentingnya pembentukan tim itu dapat dirasakan, karena DPR telah menerima usulan RUU tentang APBN untuk dibahas menjadi APBN 2025.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disampaikan ke DPR, terungkap sejumlah data dan proyeksi ekonomi ke depan, diantaranya indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1 persen hingga 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi dalam negeri bisa terwujud bila didukung pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik.

Sebab, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 persen-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9 persen hingga 7,3 persen, harga minyak mentah Indonesia USD75 sampai USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Itu sebabnya Ilham menganggap sinkronisasi sangat diperlukan.

“Meski proyeksi itu menarik, namun bukan hal mudah untuk mewujudkannya. Di sinilah peran strategis kerja-kerja Tim Gugus Tugas Sinkronisasi ini," kata Ilham.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya