Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Hikmahanto: Tawaran Prabowo untuk Palestina Bisa Dibahas di KTT Yordania

SENIN, 10 JUNI 2024 | 19:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Yordania akan membahas kondisi di Gaza, Palestina akan berlangsung pada Selasa besok (11/6).

Jelang berlangsung event tersebut, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Profesor Hikmahanto Juwana mengingatkan soal komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian dan juga rumah sakit yang akan merawat anak-anak dan rakyat di Gaza.

Menurutnya, pernyataan Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu merupakan tawaran Indonesia yang bisa menjadi salah satu bahan diskusi dalam KTT di Yordania dalam misi perdamaian Palestina.


"Apa yang disampaikan oleh Menhan Prabowo adalah dalam rangka mewujudkan Koalisi Kemanusiaan atau Coalition of Humanity dan dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Yordania," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional ini mengatakan koalisi kemanusiaan ini mirip dengan Coalition of the Willing yang dibentuk pada tahun 2003, saat Amerika Serikat hendak menginvasi Irak.

Misi kemanusiaan ini bisa dilakukan kembali, mengingat banyak negara mendukung Palestina, meskipun belum ada tindakan konkret untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

"Saat ini banyak negara-negara yang sudah mengecam tindakan Israel yang tidak hanya negara yang berpenduduk mayoritas Islam tetapi juga negara-negara Eropa bahkan masyarakat seperti mahasiswa di universitas ternama di AS,” katanya.

"Hanya saja mereka masih mengecam belum mengambil tindakan kongkrit. Bahkan PBB pun seolah tidak berkutik karena veto yang dimiliki oleh AS untuk mendukung segala kebijakan PM Netanyahu terkait Gaza,” sambungnya.

Dengan keberanian Prabowo, kata Hikmahanto, maka pasukan perdamaian Indonesia bisa langsung dikerahkan dengan jalur negosiasi di KTT Yordania.

"Pak Prabowo sudah berani menginisiasi tindakan konkret dan berani. Konkret karena pasukan militer Indonesia bisa di deploy atau dikerahkan kapan saja pada saat gencatan senjata disetujui,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya