DPR Cecar Sri Mulyani Pertanyakan Nomenklatur Anggaran Kemenkeu

Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal dukungan anggaran manajemen yang cukup besar dalam pagu indikatif tahun anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama, mengenai RKA dan RKP Kementerian Keuangan TA 2025 di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (10/6).

Sri Mulyani menuturkan memberi nama dukungan manajemen untuk pengembangan sumber daya manusia dengan pengembangan informasi teknologi untuk seluruh kantor cabang Kemenkeu termasuk di daerah pelosok.

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P mengatakan DPR punya alasan kuat mempersoalkan nama anggaran tersebut. Pasalnya, banyak Kementerian seringkali memberi nama anggaran dengan nama dukungan manajemen.

Menurutnya, nama tersebut tidak jelas, padahal anggaran yang dialokasikan sangat besar.

“Maksud saya yang buat nomenklatur ini siapa, kenapa harus ikutin nomenklatur itu, kalau kita bedah ini untuk birokrasi semua, sementara untuk program yang diterima langsung oleh masyarakat justru kecil,” tegas Dolfie dalam rapat kerja bersama.

Dia menambahkan program dukungan manajemen ini di dalam kementerian kebanyakan menyedot anggaran hingga 50 persen, dan pihaknya mempertanyakan hal tersebut ke Kemenkeu.

"Ini kan ada di setiap kementerian program dukungan manajemen dan alokasinya di atas 50 persen, semua masuk di situ misal LHK ada 6 program, mulai dari program pendidikan vokasi, lingkungan hidup bla2 isinya 50 persen dari total anggarannya,” tutupnya.