Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/RMOL

Bisnis

Kelakar Sri Mulyani Ganti Nama Program Mau Bikin Bubur Merah Putih

SENIN, 10 JUNI 2024 | 15:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) TA 2025 dikritik Komisi XI DPR RI, terutama soal dukungan manajemen.

Pasalnya, Kemenkeu akan mengganti nama anggaran yang dianggap tidak jelas oleh parlemen dalam peruntukannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas menjawabnya bahwa anggaran tersebut penting dianggarkan untuk kantor-kantor cabang Kemenkeu, termasuk yang di pelosok.


"Sehingga jangan sampai ada daerah yang dianggap sebagai buangan atau daerah parkiran, karena semua tugas di Kemenkeu itu penting,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI ihwal RKA dan RKP Kemenkeu tahun 2025, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (10/6).

Sri Mulyani mengatakan besarnya dukungan dari Kemenkeu untuk pegawainya membuat pengembangan sumber daya manusia dengan pengembangan teknologi informasi bisa dilakukan secara bersama-sama.

Menteri dua periode itu mengatakan mata anggaran untuk kebutuhan tersebut diberi nama dukungan manajemen.

“Ini yang menyebabkan ada persepsi kok tebal banget. Padahal ini adalah the whole core dari dukungan manajemen tadi,” jelasnya.

Namun, Sri Mulyani mengatakan tetap akan mendengarkan masukan dari DPR dan membuka kemungkinan untuk mengganti nama mata anggaran tersebut. Sambil bercanda, dia mengatakan perlu bubur merah putih untuk mengganti nama mata anggaran itu.

“Kami akan cari bubur merah putih untuk ganti nama, supaya lebih cocok dan sesuai, selametan atau apa gitu,” demikian Sri Mulyani.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya