Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/RMOL
Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) TA 2025 dikritik Komisi XI DPR RI, terutama soal dukungan manajemen.
Pasalnya, Kemenkeu akan mengganti nama anggaran yang dianggap tidak jelas oleh parlemen dalam peruntukannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas menjawabnya bahwa anggaran tersebut penting dianggarkan untuk kantor-kantor cabang Kemenkeu, termasuk yang di pelosok.
"Sehingga jangan sampai ada daerah yang dianggap sebagai buangan atau daerah parkiran, karena semua tugas di Kemenkeu itu penting,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI ihwal RKA dan RKP Kemenkeu tahun 2025, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (10/6).
Sri Mulyani mengatakan besarnya dukungan dari Kemenkeu untuk pegawainya membuat pengembangan sumber daya manusia dengan pengembangan teknologi informasi bisa dilakukan secara bersama-sama.
Menteri dua periode itu mengatakan mata anggaran untuk kebutuhan tersebut diberi nama dukungan manajemen.
“Ini yang menyebabkan ada persepsi kok tebal banget. Padahal ini adalah
the whole core dari dukungan manajemen tadi,” jelasnya.
Namun, Sri Mulyani mengatakan tetap akan mendengarkan masukan dari DPR dan membuka kemungkinan untuk mengganti nama mata anggaran tersebut. Sambil bercanda, dia mengatakan perlu bubur merah putih untuk mengganti nama mata anggaran itu.
“Kami akan cari bubur merah putih untuk ganti nama, supaya lebih cocok dan sesuai, selametan atau apa gitu,” demikian Sri Mulyani.