Mantan Komisaris Independen Bank BTN, Amanah Abdul Kadir/Repro
Kebijakan pemerintah menyedot uang rakyat lewat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dianggap sebagian kalangan tumpang tindih dengan kebijakan lain seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Mantan Komisaris Independen Bank BTN, Amanah Abdul Kadir menuturkan, DPR dan lembaga terkait seharusnya duduk bersama memikirkan agar arah kebijakan Tapera tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain yang justru merugikan rakyat.
“Ini perlu keseriusan duduknya DPR, duduknya lembaga-lembaga yang terkait, untuk memikirkan perumahan ini. Tidak jadi bagian terpisah dari sistem sosial kita, tidak jadi terpisah dari jaringan maupun iuran-iuran sosial lainnya, kalau itu bisa dilakukan,” ujar Amanah dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" Minggu malam (9/6).
“Karena, saya lihat sebenarnya melalui BPJS Ketenagakerjaan ada dana untuk bisa dipinjam oleh pesertanya, untuk bangun rumah. Kenapa misalnya itu tidak disinergikan? Atau mungkin ada cara lain,” sambungnya.
Menurut Amanah, polemik Tapera ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak punya misi ke depan, apalagi
future oriented tentang pembangunan perumahan untuk masyarakatnya.
“Yang lebih terlihat pesan implisitnya adalah, yuk nambah uang di kantong Perum atau di kantung BUMN,” katanya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah menyudahi drama kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sebab ke depan ada generasi emas yang menuntut pemerintah agar mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mereka.
“Sebentar lagi akan ada generasi emas yang mungkin adalah pengantin-pengantin baru, yang perlu rumah lebih banyak lagi jenis community yang harus ada IT-nya yang kuat dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi saatnya terlalu lemot dalam memikirkan perumahan yang
future oriented. Saya rasa itu dulu terima kasih semuanya,” tutupnya.
