Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Net

Politik

Tito Layak Dievaluasi Jika Tak Beri Sanksi Tegas Sekda Muba

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian layak dievaluasi, jika tidak memberikan sanksi tegas kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan, yang terkena kasus dugaan asusila.

Hal tersebut disuarakan Ketua Umum Forum Suara Mahasiswa (Forsuma) Sumatera Selatan M. Yoga Prasetyo, merespons tersebarnya video dugaan asusila Apriyadi di media sosial (medsos).

Yoga menilai, video yang tersebar itu membuat malu seluruh masyarakat Muba dan juga Sumatera Selatan.

Sangat tidak mencerminkan seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik tapi malah sebaliknya," kata yoga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6).

Lebih lanjut, Yoga mengatakan bahwa ketegasan Kemendagri dipertanyakan karena seakan tidak berani mengambil langkah untuk memecat Apriyadi. Padahal menurutnya, bukti dan laporan sudah diserahkan.

"Seharusnya Mendagri harus bertindak secara tegas dan bersikap profesional untuk memecat Apriyadi karena sudah jelas melanggar. Kalau tidak ada tindak lanjut berarti harus dipertanyakan itu Mendagri," tegas Yoga.

Yoga juga memberikan masukan, dalam penunjukkan penjabat harus lebih teliti agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali

"Ini menjadi evaluasi besar besaran bagi Mendagri, sebab terdapat kesalahan yang fatal dalam menunjuk Apriyadi sebagai Sekda Muba karena skandal beliau, jangan sampai kejadian seperti AP ini terulang di kabupaten-kabupaten yang lain," harap Yoga.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

UPDATE

Kupas Tuntas Cita-cita Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:51

6.969 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:20

KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berlangsung Terkait Dugaan Korupsi Walikota Semarang

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:01

Gen-KAMI Nilai SKK Migas Harus Ikutsertakan Milenial Dalam Kelola Hasil Bumi

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:57

Diduga Korupsi Rp170 Miliar, Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:51

Bursa Kepala Daerah, Figur Ini Mantap Bertarung di Pilkada Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:40

Prabowo Berambisi Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:39

Sri Mulyani: Thomas Mempermudah Komunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:30

Target Pemerintah di 2025: Ekonomi Tumbuh 6-7 Persen dan Investasi Tembus Rp 1.900 Triliun

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:24

Legislator PKB Kecewa Pelayanan RSUD Jakarta Kurang Ramah

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:18

Selengkapnya