Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Net

Politik

Tito Layak Dievaluasi Jika Tak Beri Sanksi Tegas Sekda Muba

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian layak dievaluasi, jika tidak memberikan sanksi tegas kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan, yang terkena kasus dugaan asusila.

Hal tersebut disuarakan Ketua Umum Forum Suara Mahasiswa (Forsuma) Sumatera Selatan M. Yoga Prasetyo, merespons tersebarnya video dugaan asusila Apriyadi di media sosial (medsos).

Yoga menilai, video yang tersebar itu membuat malu seluruh masyarakat Muba dan juga Sumatera Selatan.


Sangat tidak mencerminkan seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik tapi malah sebaliknya," kata yoga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6).

Lebih lanjut, Yoga mengatakan bahwa ketegasan Kemendagri dipertanyakan karena seakan tidak berani mengambil langkah untuk memecat Apriyadi. Padahal menurutnya, bukti dan laporan sudah diserahkan.

"Seharusnya Mendagri harus bertindak secara tegas dan bersikap profesional untuk memecat Apriyadi karena sudah jelas melanggar. Kalau tidak ada tindak lanjut berarti harus dipertanyakan itu Mendagri," tegas Yoga.

Yoga juga memberikan masukan, dalam penunjukkan penjabat harus lebih teliti agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali

"Ini menjadi evaluasi besar besaran bagi Mendagri, sebab terdapat kesalahan yang fatal dalam menunjuk Apriyadi sebagai Sekda Muba karena skandal beliau, jangan sampai kejadian seperti AP ini terulang di kabupaten-kabupaten yang lain," harap Yoga.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya