Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Net

Politik

Tito Layak Dievaluasi Jika Tak Beri Sanksi Tegas Sekda Muba

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian layak dievaluasi, jika tidak memberikan sanksi tegas kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan, yang terkena kasus dugaan asusila.

Hal tersebut disuarakan Ketua Umum Forum Suara Mahasiswa (Forsuma) Sumatera Selatan M. Yoga Prasetyo, merespons tersebarnya video dugaan asusila Apriyadi di media sosial (medsos).

Yoga menilai, video yang tersebar itu membuat malu seluruh masyarakat Muba dan juga Sumatera Selatan.


Sangat tidak mencerminkan seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik tapi malah sebaliknya," kata yoga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6).

Lebih lanjut, Yoga mengatakan bahwa ketegasan Kemendagri dipertanyakan karena seakan tidak berani mengambil langkah untuk memecat Apriyadi. Padahal menurutnya, bukti dan laporan sudah diserahkan.

"Seharusnya Mendagri harus bertindak secara tegas dan bersikap profesional untuk memecat Apriyadi karena sudah jelas melanggar. Kalau tidak ada tindak lanjut berarti harus dipertanyakan itu Mendagri," tegas Yoga.

Yoga juga memberikan masukan, dalam penunjukkan penjabat harus lebih teliti agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali

"Ini menjadi evaluasi besar besaran bagi Mendagri, sebab terdapat kesalahan yang fatal dalam menunjuk Apriyadi sebagai Sekda Muba karena skandal beliau, jangan sampai kejadian seperti AP ini terulang di kabupaten-kabupaten yang lain," harap Yoga.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya