Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Presiden Kembali Dipilih MPR Bakal Lahirkan Pemimpin Tiran

MINGGU, 09 JUNI 2024 | 00:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gelagat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disinyalir bakal mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres) ke depan.

Wacana itu kembali dikemukakan pimpinan MPR beserta elite politik belakangan ini.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini meyakini wacana yang dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo itu bakal memperparah iklim demokrasi Indonesia.


"Sistem baru yang menggantikan bisa jadi menjadi lebih buruk dan menghasilkan pemimpin tiran," tutur Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/6).

Dia berpendapat, saat ini Indonesia tengah dihadapkan permasalahan demokrasi yang cukup serius. Sebab, terdapat masalah politik uang hingga praktik politik curang dalam pemenangan calon.

Namun menurut Didik, apabila sistem proporsional terbuka yang kini masyarakat bisa memilih langsung calon pemimpinnya diubah, yakni menjadi sistem proporsional tertutup atau pemilihan diwakilkan oleh anggota MPR. Maka bukan tidak mungkin praktik kecurangan akan lebih parah terjadi.

"Karena bisa mengendalikan lebih mudah para anggota DPR dan MPR yang memilih presiden. Pada saat ini pun presiden dapat dengan mudah mengendalikan pada anggota DPR melalui hanya beberapa pemimpin partainya," pungkas Didik.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya