Singgung Banyak Mafia, Muhammadiyah Tak Mau Gegabah Terima Konsesi Tambang

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memberi konsesi tambang kepada ormas keagamaan masih dikaji Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna bahkan menyebut pemerintah belum memberi penawaran secara resmi kepada Muhammadiyah.

“Sampai sekarang kami belum memutuskan ya atau tidak,” kata Mukhaer Pakkanna dalam diskusi daring bertajuk Ormas Agama Urus Tambang Buat Apa?, Sabtu (8/6).

Kendati begitu, Mukhaer memastikan Persyarikatan Muhammadiyah akan memutuskan perihal konsesi tambang dalam satu pekan ke depan. Saat ini, konsesi tambang masih menjadi perdebatan ilmiah dan strategis di internal ormas Islam yang lahir pada 1912 itu.

“Di tengah perdebatan di tingkat PP Muhammadiyah itu sangat hangat sekali. Tetapi mungkin pekan depan sudah ada kepastian, insyaallah,” tegas mantan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) ini.

Di sisi lain, Mukhaer menyebut bahwa PP Muhammadiyah tetap mengapresiasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2024 terkait konsesi tambang untuk ormas keagamaan ini. Sebab walau bagaimanapun, PP tersebut sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat.

Hanya saja, kata Mukhaer mengingatkan, pengelolaan bisnis di sektor tambang masih asing bagi Muhammadiyah. Di samping, bisnis sektor tambang penuh dengan mafia dan oligarki dari hulu ke hilirnya.

“(Mengelola tambang) Ini masih asing bagi kami walaupun kami (Muhammadiyah) memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha. Dari sisi kontranya, ini kan penuh dengan mafia, oligarki dari hulu sampai hilir, bahkan di tingkat pasarnya,“ tutup Mukhaer.