Berita

Ilustrasi/Net

Global

Tingkat Pengangguran di Jalur Gaza Nyaris Tembus 80 Persen Sejak Diserang Israel

SABTU, 08 JUNI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tingkat pengangguran di Jalur Gaza dilaporkan telah mencapai 79 persen sejak perang meletus di wilayah itu pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan keterangan dari badan PBB, Organisasi Buruh Internasional (ILO), tingkat pengangguran di seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza dan Tepi Barat telah tembus ke angka 50 persen.

“Angka ini tidak termasuk warga Palestina yang sudah menyerah dalam mencari pekerjaan,” kata Direktur Regional ILO untuk Negara-negara Arab Ruba Jaradat, seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu (8/6).


“Jadi situasinya jauh lebih buruk," sambungnya.

Seperti diketahui Israel telah memulai operasi militernya di Jalur Gaza usai Hamas menyerang wilayahnya pada 7 Oktober lalu.

Serangan balik yang dilakukan Israel telah menewaskan lebih dari 36 ribu warga Palestina di Jalur Gaza, dengan jutaan warga lainnya menghadapi krisis kemanusiaan termasuk masalah kesehatan dan kekurangan pangan.

“Bayangkan dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi ini, masyarakat tidak akan mampu mengamankan pangan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Hal ini juga berdampak pada kesehatan mereka. Sekalipun mereka mempunyai uang, tidak ada rumah sakit yang dapat merawat mereka," kata  Jaradat.

Sementara itu dalam sisi perekonomiannya, produk domestik bruto (PDB) riil telah mengalami kontraksi hampir 33 persen di wilayah Palestina, dengan perkiraan kontraksi sebesar 83,5 persen di Jalur Gaza dan sebesar 22,7 persen di Tepi Barat.

“Di wilayah pendudukan Palestina dan khususnya di Tepi Barat, penurunan pendapatan telah mendorong banyak keluarga ke dalam kemiskinan parah,” pungkas Jaradat.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya