Rapat Pemahaman Kepemiluan pada Disabilitas di Kantor Bawaslu Salatiga diikuti sejumlah kelompok Difabel dan Media di Kantor Bawaslu Salatiga, Jumat (7/6)/RMOLJateng
Kelompok Difabel Salatiga khususnya penyandang tunarungu menyinggung soal petugas KPPS yang cuek saat pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) digelar.
Kondisi ini dikhawatirkan akan terulang saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Salatiga 2024 mendatang.
Hal ini terungkap saat berlangsungnya Rapat Pemahaman Kepemiluan Pada Disabilitas di Kantor Bawaslu Salatiga, Jumat (7/6).
Hadir dalam kegiatan tersebut, kelompok disabilitas dari berbagai penyandang, serta perwakilan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Disampaikan penerjemah para penyandang tunarungu yang ambil bagian dalam Rapat tersebut, Nawang, bahwa belajar dari pengalaman beberapa penyelenggaraan Pemilu, penyandang tunarungu yang akan menyalurkan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkadang tidak mendapatkan perhatian petugas.
"Jadi, saat di TPS meski mereka penyandang tunarungu ini datang namun karena tidak ada visualisasi nama mereka yang disebutkan sehingga tidak mendengar dan tidak tahu jika sudah dipanggil," kata Nawang.
Kondisi ini jelas merugikan para penyandang tunarungu yang memiliki hak suara.
Untuk itu, ia berharap jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga bisa membantu para penyandang tunarungu menyampaikan uneg-uneg diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga untuk disediakan sarana visualisasi sebagai penunjang semacam layar lebar di TPS.
"Sahabat Tuli mengimbau ada sarana semacam televisi di TPS sehingga dapat melihat secara visual nama penyandang tunarungu dipanggil," pinta Nawang, dikutip
Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (7/6).
Hal lain yang disorot kaum difabel adalah terkait alat peraga kampanye khusus bergambar para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang sebaiknya lebih dahulu disosialisasikan hingga ke level terendah kelompok Disabilitas.
Disampaikan salah satu penyandang tunanetra, Anggun, yang mengaku mengalami kesulitan ketika hendak mencoblos tapi tidak mengetahui gambar serta nama-nama pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga.
"Kami harapkan, alat peraga yang telah dibuat bisa disampaikan ke kalangan disabilitas untuk disosialisasikan," terang Anggun.
Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Salatiga, Lukman Fahmi, mengaku apa yang terangkum dalam diskusi ini menjadi dasar untuk disampaikan kepada KPU Salatiga sebagai penyelenggara Pemilu. Termasuk, soal alat peraga agar mudah dipahami oleh kalangan Difabel Bawaslu akan menekankan kepada KPU agar disiapkan pendamping.
Pihaknya juga akan menekankan, bahwa petugas pengawas diminta berkoordinasi dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga tidak ada pengabaian.
Terkait ketersediaan kursi, harus disegerakan bagi kelompok lanjut usia, serta kalangan difabel hingga kelompok yang memang didahulukan.
"Bawaslu akan memberikan himbauan untuk diprioritaskan. Begitu juga terkait cueknya KPPS terkadang membuat kelompok difabel tidak masuk untuk di inventarisir," pungkasnya.
Lukman Fahmi menyebut, diskusi ini menjadi ilmu tambahan bagi petugas Panwascam Salatiga yang bertugas selama Pemilu 2024 ini.
Di mana, kegiatan diskusi melibatkan Panwascam dan Wartawan dari berbagai media terverifikasi Dewan Pers bertugas di Salatiga ini menurut dia menjadi sangat penting dan bermanfaat positif.
