Berita

Mantan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. /Net

Politik

Pimpinan Otorita IKN Mundur, Awal "Pembangkangan" pada Jokowi

JUMAT, 07 JUNI 2024 | 08:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mundurnya dua petinggi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, menandakan ada hal sangat serius dan tak bisa dipandang sebelah mata.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai megaproyek pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak terimplementasi dengan baik.

“Kenapa? Karena kepala otorita yang diambil dari kalangan profesional, yang seharusnya memiliki optimisme cukup rasional, faktanya menyerah,“ kata Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Jumat (7/6).


Di sisi lain, pengamat politik lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpandangan, bahwa secara politik bisa saja itu dimaknai sebagai “pembangkangan” kepada Presiden Jokowi.

“Bukan tidak mungkin terjadi perpecahan sangat serius antara kelompok pro Jokowi dengan kelompok-kelompok yang selama ini juga mendukung pemerintah. Bisa saja,” katanya.

Menurut Dedi, bukan tidak mungkin juga “pembangkangan” imbas dari kekuasan yang dijalankan Jokowi tidak dijalankan secara kolektif, alias dijalankan berdasar kepentingan masing-masing.

“Dan itu yang membuat kelompok-kelompok yang tadinya optimis mendukung, akhirnya mulai pudar,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri akhirnya menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Plt kepala Otorita IKN, sedang wakil kepala diisi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

“Pak presiden mengangkat Menteri PUPR, Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai wakil," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Senin (3/6).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya