Berita

Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni/RMOL

Hukum

Surya Paloh Lelah Lihat Berita Korupsi SYL

RABU, 05 JUNI 2024 | 16:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem, Surya Paloh ternyata sudah capek membaca berita soal dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal itu diungkapkan langsung Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni saat menjadi saksi di luar berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Awalnya Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh mempertanyakan terkait apakah ada rapat terkait dugaan korupsi SYL karena nama baik Nasdem terbawa ke mana-mana.


"Siap Yang Mulia, Ketua umum sudah capek Yang Mulia. Sudah capek. Capek melihat beritanya Yang Mulia," kata Sahroni.

Setelah itu, Hakim lantas menyinggung soal adanya uang negara untuk kepentingan Nasdem, seperti pembagian sembako, telor, dan sapi kurban yang berasal dari Kementerian Pertanian (Kementan).

"Masalahnya ini kan uang negara. Apakah ada keinginan nggak dari partai untuk mengembalikan ini? Karena ini kepentingan partai," kata Hakim Ketua Rianto.

"Selain dari Rp860 juta yang saudara bayar tadi yang ada tercatat, tapi yang lain apakah ada keinginan? Ini kan keinginan dulu dari niat. Ini kan uang negara ini," sambungnya.

Menurut Sahroni, pihaknya tidak mengetahui terkait adanya bantuan dari Kementan untuk kepentingan Partai Nasdem melalui organisasi sayap Nasdem bernama Garnita Malahayati.

"Enggak, enggak. Enggak ada kewajiban (mengembalikan uang negara terkait sembako, telor dan sapi kurban), karena kami nggak tahu Yang Mulia," pungkas Sahroni.





Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya