Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Ist
Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, menunjukkan ada permasalahan serius.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, selama ini IKN jadi proyek ambisius Presiden Jokowi, yang dibangun di tengah kondisi ekonomi sulit dan utang menggunung.
"Kebijakan pemindahan ibu kota sangat dipaksakan dengan tanpa memperhitungkan banyak faktor, serta sangat minim melibatkan publik," kata Andi, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/6).
Analis Politik Universitas Nasional itu menyarankan, pembangunan IKN sebaiknya disetop dan dilakukan audit serta perencanaan baru. Jangan menuruti obsesi Jokowi yang seolah ingin meninggalkan legacy.
"Jika tetap dilanjutkan, desainnya seperti small city saja, seperti Putrajaya di Malaysia. Sehingga tidak harus menggerus anggaran besar negara," pungkas Andi.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi kini telah menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Plt kepala Otorita IKN. Sementara wakil kepala Otorita IKN diisi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.
Pengunduran diri Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) menjadi sorotan banyak pihak. Rumor yang beredar, alasan mundur antara lain berhubungan dengan gaji yang belum dibayarkan.
Selanjutnya ada permasalahan lahan, antara masyarakat adat dan pemerintah, juga tak kunjung usai. Target-target pembangunan, infrastruktur, hingga kini juga belum menunjukkan progres.
Terlebih Presiden Joko Widodo berencana menggelar upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, 17 Agustus 2024 mendatang.
