Tak Mungkin TNI dan Polri Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Kekhawatiran hadirnya kembali Dwifungsi ABRI terkait penempatan militer aktif di jabatan sipil, mesti dilihat secara jernih untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Demikian disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangannya, Selasa (4/6).

Menurut Ginting, fungsi pertahanan keamanan negara alias hankamneg memang jadi tugas TNI dan Polri. Sedangkan fungsi sosial politik, memang mesti dikritisi dan dievakuasi jika ada yang menyimpang.

"Siapa bilang TNI dan Polri tidak boleh berpolitik? TNI dan Polri tetap harus berpolitik. Namun bukan politik praktis melainkan politik negara. Sebagai aparatur negara, politik mereka adalah politik negara," kata Ginting.

Lagi pula, kata dia, kondisi di era Orde Reformasi saat ini tidak memungkinkan TNI dan Polri bertindak sebagaimana era Orde Baru dan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin).


"Ada parlemen, media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi kampus, dan masyarakat sipil yang akan mengawasi jika TNI dan Polri keluar jalur," kata Ginting.

"Jadi tidak mungkin TNI dan Polri akan kembali seperti saat berlakunya Dwifungsi ABRI," sambungnya.