Berita

Kepala BPPOK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/RMOL

Politik

Demokrat Santai Tim Gugus Tugas Didominasi Petinggi Gerindra

SENIN, 03 JUNI 2024 | 14:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat merepons santai perihal pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang didominasi oleh elite Partai Gerindra.

Kepala BPPOK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa pihaknya tak masalah dengan hal tersebut. Sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo selaku Presiden terpilih.

“Intinya itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan tentu Pak Prabowo harus mengutus orang- orang terdekat,” kata pria yang akrab disapa Kang Hero itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/6).


Lagi pula, kata Kang Hero, Tim Gugus Tugas itu merupakan upaya sinkronisasi pemerintahan baru kelak.

“Ini kan tidak disebut transisi tapi sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek,” kata Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini.

Lebih jauh, Kang Hero meyakini Prabowo sudah mengomunikasikan pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi tersebut dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisi nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden,” kata Kang Hero.

“Jadi menurut saya tidak mempersoalkan itu,” sambungnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam rangka masa transisi pemerintahan baru.

Gugus tugas ini pun diperkenalkan saat kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat lalu (31/5).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran diisi oleh para petinggi Gerindra.

Adapun, Tim Gugus Tugas ini diketuai oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran adalah Ahmad Muzani yang juga Sekjen Gerindra. Tiga Anggota Gugus Tugas itu adalah Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono dan Prasetyo Hadi yang juga Waketum Gerindra.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya