Berita

Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes/Rep

Politik

CSIS: Nasdem Paling Banyak Terasosiasi Dinasti Politik

SENIN, 03 JUNI 2024 | 10:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena dinasti politik di Indonesia bukanlah hal baru. Belakangan juga merambah lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).

Temuan itu didasarkan pada riset mendalam yang dilakukan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, terkait maraknya politik dinasti di legislatif.

Pernyataan itu dia sampaikan pada wawancara eksklusif bersama politisi Akbar Faizal, dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored (AFU), dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/6).

"Berdasar total kursi DPR pada 8 partai politik, karena PPP tidak lolos PT, kalau kita melihat presentasi terbesarnya memang berada di Partai Nasdem, 33,3 persen dari total kursinya terasosiasi dinasti," kata Arya.

Selanjutnya PDIP 27,3 persen, Golkar 26,5 persen, Gerindra 25,5 persen, Demokrat 20,5 persen, PAN 18,8 persen, PKB 17,6 persen dan PKS 11,3 persen.

"Terkait dinasti, tentu kami mendefinisikan anggota DPR terpilih yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pejabat publik. Pejabat publik itu bisa menteri atau kepala daerah yang pernah menjabat atau sedang menjabat,” bebernya.

Latar belakang dinasti politik beragam, mulai dari hubungan suami-istri, kakak-adik dan keponakan.

"Kenapa dia bertahan, tentu banyak argumen, karena dia punya capital yang kuat, karena resource yang kuat. Tapi kalau kita lihat, karena mendapat semacam privilege ketika mencalonkan," papar Arya.

Populer

Rektor UGM Ditantang Pamerkan Ijazah Jokowi

Selasa, 18 Maret 2025 | 04:53

Indonesia Dibayangi Utang Rp10 Ribu Triliun, Ekonom Desak Sri Mulyani Mundur

Jumat, 14 Maret 2025 | 12:40

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

KPK Didesak Segera Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Gubernur Sumsel Herman Deru

Senin, 17 Maret 2025 | 14:09

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Fraksi Gerindra: Revisi UU TNI Bentuk Adaptasi Pertahanan Modern

Kamis, 20 Maret 2025 | 16:01

Ini Keunggulan Bigbox AI dalam Menopang Bisnis

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:51

Kalah Kenceng dari Marquez, Bagnaia Ingin Pakai Settingan Motor Tahun Lalu

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:42

Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:37

Coretan Dinding Mahasiswa

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:23

Prajurit TNI Aktif Isi Jabatan Sipil, Kedaruratan atau Minim Kapasitas?

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:18

KPK Berhasil Lelang Barang Rampasan Rp42,35 Miliar

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:15

Cegah Saham Anjlok Lagi, Waka MPR Usul Penguatan Investor Institusional Domestik

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:14

The Fed Pangkas Proyeksi Pertumbuhan, Ekonomi AS Terancam?

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:07

Prabowo Ingin Ciptakan Kawasan Ekonomi Khusus di 38 Provinsi

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:06

Selengkapnya