Muhammadiyah Bilang Tidak Otomatis Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan ormas Keagamaan dapat mengelola tambang, direpons Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa hal itu merupakan wewenang Pemerintah.

“Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” kata Mu’ti dalam keterangan resminya, Senin (3/6).

Mu’ti juga menegaskan, sampai saat ini tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” kata Mu'ti.

Lebih jauh Mu’ti juga menekankan Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.