Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PT Antam Harus Tarik Emas Produksi 2010-2021

MINGGU, 02 JUNI 2024 | 17:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PT Antam (Aneka Tambang) harus segera menarik emas produksi 2010-2021 yang dinarasikan palsu, karena sangat merugikan rakyat dan membuat kepercayaan kepada pemerintah makin tergerus.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, berpendapat, Menteri BUMN Erick Thohir harus menjelaskan soal frasa palsu lebih detail ke publik.

Sebab, kata dia, konsumen Antam sejak 2010-2021 sangat dirugikan, mengingat emas dengan sertifikat tahun itu akan tidak laku di pasaran, karena publik tidak yakin dengan kualitasnya.

"Jadi, lagi-lagi negara merugikan rakyatnya, dan ini makin membuat kepercayaan kepada pemerintah tergerus. Kenapa saya katakan negara dan pemerintah, karena Antam ini perusahaan milik pemerintah, maka yang menanggung risiko secara citra buruk adalah pemerintah," katanya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/6).

Dosen Universitas Dian Nusantara itu pun mendorong negara, dalam hal ini DPR, segera mengambil langkah antisipatif dengan memanggil direksi Antam.

"Selanjutnya Antam menarik seluruh emas yang beredar selama 2010-2021 untuk diterbitkan sertifikat baru, sebagai validasi kualitasnya. Sehingga harga jual emas itu di pasaran akan kembali terjaga, dan masyarakat terselamatkan," kata Kang Tamil.

Langkah itu diyakini akan meningkatkan kembali kepercayaan rakyat kepada negara.

Populer

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin akan Serius Tangani Judi Online di Jabar yang Tembus Rp3,8 T

Rabu, 26 Juni 2024 | 18:20

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

UPDATE

Ekonom KAHMI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Minggu, 30 Juni 2024 | 05:54

Judi Online Punya Tingkat Kerusakan yang Sama dengan Narkoba

Minggu, 30 Juni 2024 | 05:19

Berlibur ke Pulau Pramuka

Minggu, 30 Juni 2024 | 04:49

Rekrutmen Afirmatif TNI-Polri Berpotensi Ancaman Serius

Minggu, 30 Juni 2024 | 04:29

Peretasan PDN Hambat Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

Minggu, 30 Juni 2024 | 03:59

Guskamla Koarmada III Gelar Lomba Trengginas Bahari di Biak

Minggu, 30 Juni 2024 | 03:49

Genjot Ekonomi Warga, Telkom Rekonstruksi Jembatan Gantung Desa Cimahpar

Minggu, 30 Juni 2024 | 03:29

Pakar Soroti Masalah Rekrutmen Afirmatif TNI-Polri Asal Papua

Minggu, 30 Juni 2024 | 02:59

Jumlah Nelayan Bakal Tergerus Akibat Perubahan Iklim

Minggu, 30 Juni 2024 | 02:40

PKS: Kalau Negara Tidak Merasa Bersalah, Berarti Ada yang Sakit

Minggu, 30 Juni 2024 | 02:16

Selengkapnya