Berita

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich/Net

Dunia

Menteri Sayap Kanan Israel Bakal Mundur Jika Netanyahu Setujui Gencatan Senjata Biden

MINGGU, 02 JUNI 2024 | 11:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Proposal gencatan senjata permanen di Jalur Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mendapat penolakan tegas dari sejumlah pejabat Israel.

Dua menteri sayap kanan Israel pada Minggu (2/6) mengancam akan mundur dan meruntuhkan koalisi pemerintahan jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata tersebut.

Dikatakan bahwa Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menentang kesepakatan apa pun sebelum misi utama Israel menghancurkan Hamas sampai ke akarnya tercapai.

"Saya tidak akan menjadi bagian dari pemerintah yang menyetujui garis besar yang diusulkan dan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan membawa kembali semua sandera," cuit Smotrich dalam unggahan di media sosial, seperti dimuat BBC.

Kata-kata yang sama juga disuarakan Ben-Gvir. Dia mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu sembrono jika disetujui, sementara Hamas belum hancur.

"Saya bersumpah membubarkan pemerintah daripada menyetujui usulan tersebut," tegasnya.

Koalisi sayap kanan Netanyahu memegang mayoritas tipis di parlemen, mengandalkan sejumlah faksi, termasuk partai Otzma Yehudit pimpinan Ben Gvir yang memegang enam kursi dan partai Zionisme Religius pimpinan Smotrich yang memegang tujuh kursi untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun Yair Lapid, salah satu politisi oposisi paling berpengaruh di Israel, dengan cepat menawarkan dukungannya kepada Netanyahu. Partai Yesh Atid yang dipimpin Lapid memegang 24 kursi.

"(Pemerintahan) Netanyahu akan dapat jaminan aman jika Ben-Gvir dan Smotrich meninggalkan pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu, PM Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan dan semua sandera dibebaskan.

Proposal gencatan senjata Biden terdiri dari tiga tahap, dimulai dengan gencatan senjata enam minggu di mana Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari wilayah berpenduduk Gaza. Kesepakatan itu pada akhirnya akan mengarah pada pembebasan semua sandera, penghentian permusuhan permanen dan rencana rekonstruksi besar-besaran di Gaza.

Hamas dalam sebuah pernyataan menyambut baik proposal gencatan senjata permanen yang terdiri dari tiga fase.

"Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyambut positif apa yang termuat dalam pidato Presiden AS Joe Biden atas seruannya terkait masalah Palestina," kata Hamas.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Budi Arie Setiadi Ketar-ketir Gegara Dugaan Korupsi PDNS

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:35

Dugaan Korupsi PDNS Kominfo Diusut

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:28

Kader Gerindra Ajak Warga Manfaatkan Mudik Gratis

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:10

Penerima Bansos Minimal 10 Tahun Ber-KTP Jakarta

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:43

Ini Perjalanan Kasus Korupsi Abdul Ghani Kasuba

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:23

Mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:02

Menko Airlangga Luncurkan Program Belanja di Indonesia Aja

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:43

Jokowi Bisa Bernasib Sama seperti Duterte

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:27

Sosok Brigjen Eko Hadi, Reserse yang Dipercaya Jabat Dirtipid Narkoba Bareskrim

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:01

Tak Ada Operasi Yustisi Pendatang di Jakarta Usai Lebaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:00

Selengkapnya