Kemenkeu Bantah Kabar Tapera Digunakan untuk Biayai Pembangunan Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah kabar miring yang beredar tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan di dalam negeri.

Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam menegaskan bahwa dalam membiayai kebutuhan negara, sumber utama yang digunakan yaitu pajak yang dihimpun dalam APBN.

"Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai belanja yang dilakukan untuk aktivitas pemerintah maupun transfer ke daerah dalam rangka untuk pemberian layanan publik," katanya, dalam Konferensi Pers KSP tentang Tapera, Jumat (31/5).

Sementara untuk dana simpanan Tapera, kata Saiful akan disimpan dalam bank kustodian, dan tidak akan masuk ke dalam postur APBN.

Dana tersebut nantinya akan dipupuk pada instrumen investasi yang dilakukan oleh manajemen investasi profesional dan diawasi OJK.

"Jadi jika dikaitkan dengan penerimaan (negara) itu tidak ada hubungannya," katanya.

Seperti diketahui pemerintah telah mewajibkan pekerja ikut Program Tapera. Untuk itu para pengusaha juga wajib mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027 mendatang.

Nantinya, pekerja harus membayar iuran yang besarannya 3 persen. Besaran iuran 0,5 persen akan ditanggung oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayari oleh pekerja.