Berita

Dua dari enam tersangka (rompi jingga), digelandang menuju mobil tahananIst

Hukum

6 General Manager PT Antam Tersangka Korupsi 109 Ton Emas

KAMIS, 30 MEI 2024 | 08:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka terkait tata kelola komoditi emas senilai 109 ton di PT Antam periode 2010-2021, kesemuanya pernah menjabat general manager (GM).

"Berdasar keterangan saksi dan alat bukti, tim penyidik menetapkan 6 saksi sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (30/5).

Ke enam tersangka itu adalah TK (GM 2010-2011), HN (GM 2011-2013, DM (GM 2013-2017), AH (GM 2017-2019), MA (GM 2019-2021), dan ID (GM 2021-2022).

Ke enam tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aktivitas manufaktur ilegal, dengan melakukan kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai standar ketentuan dan aturan PT Antam.

Setelah itu mereka melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek logam mulia Antam.

"Mereka melawan hukum dan tanpa kewenangan melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia Antam," kata Kuntadi.

Padahal, pelekatan merek logam mulia PT Antam tidak bisa sembarangan tanpa ada kontrak kerja, karena ada spesifikasi pembayaran biaya yang diterima PT Antam sebagai hak eksklusif.

Tidak tanggung-tanggung, para tersangka telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sebanyak 109 ton, yang kemudian diedarkan ke pasar bersamaan produk logam mulia resmi PT Antam.

"Sehingga logam mulia dengan merek ilegal itu menggerus pasar logam mulia PT Antam, hingga membuat kerugian menjadi berlipat-lipat," kata Kuntadi.

Setelah dinyatakan sehat, para tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Tersangka HN, MA, dan ID di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, tersangka TK di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur, sedang HM dan AHA tidak ditahan, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain.

Para GM itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

UPDATE

Bendera Persija Ramaikan Deklarasi Warga Dukung Anies

Sabtu, 15 Juni 2024 | 16:04

Izin Usaha Usaha Tambang Cara Jokowi Sogok Ormas Keagamaan?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 16:03

Penjaga Pantai China Bakal Tahan Orang Asing yang Masuk Laut China Selatan

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:45

IPW: Minim Partisipasi Rakyat Soal Pembahasan RUU Polri

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:39

Perluas Layanan Digital Banking, Bank DKI Hadir di Jakarta Fair 2024

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:21

Hyundai Motor Ajukan Rencana IPO di India

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:20

Kandidat Cawalkot Bandung Farhan Temui Ketua PSI Jabar

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:18

Pemerintah Ancam Tutup Platform Medsos X Jika Ngotot Ijinkan Konten Dewasa

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:13

Dukung Libur Sekolah, Pelita Air Tambah Rute Baru Balikpapan-Yogyakarta-Balikpapan

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:59

Matematika Pilgub Jateng 2024: Lutfi, Daryono, atau Hendy

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:51

Selengkapnya