Berita

Ilustrasi e-commerce Shoppe/Net

Bisnis

Dugaan Monopoli Shopee Bikin Bisnis Jasa Kurir Babak Belur

RABU, 29 MEI 2024 | 19:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dugaan monopoli layanan jasa kurir yang dilakukan e-commerce Shopee dinilai merugikan bisnis jasa kurir dan logistik dalam negeri.

Hal tersebut sebagaimana temuan investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap layanan ekspedisi Shopee. Disebutkan, Shopee telah mendiskriminasi jasa layanan pengiriman sejak 15 Maret 2021.

KPPU mengungkap, Shopee sengaja mengaktiviasi otomatis dua jasa kirimannya, yaitu Shopee Express (SPX) milik PT Nusantara Ekspres Kilat dan J&T secara masal di dashboard aplikasi Shopee. Hal ini berbeda dengane-commerce lain yang menyediakan banyak pilihan jasa pengiriman kepada konsumen.


"Pemilihan kurir dan ongkir (ongkos kirim) ditiadakan, dampaknya adalah adanya consumer lost dan single price. Di sinilah bentuk perilaku porsi dominan," kata Investigator KPPU, Maduseno dikutip Rabu (29/5).

Upaya diskriminasi dan monopoli layanan jasa kurir ini berdampak pada pertumbuhan bisnis perusahaan jasa kurir lain. Shopee juga disebut menghilangkan persaingan jasa kurir, harga, layanan, hingga promosi di antara perusahaan logistik lainnya yang sejenis.

Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan penjualan SPX selama 2020 hingga Juni 2023 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Sementara layanan jasa kurir lainnya menurun.

"Kesimpulannya adalah patut diduga sistem algoritma telah diatur PT Shopee Internasional Indonesia untuk memprioritaskan SPX pada setiap pengiriman barang ke konsumen," jelasnya.

Dugaan monopoli ini semakin menguat, karena beberapa tahun ke belakang ini Shopee masih mendominasi e-commerce di kelasnya.

Hal itu terlihat dalam survei KPPU kepada 926 responden yang menunjukkan sebanyak 69,33 persen lebih memilih Shopee dibandingkan e-commerce lainnya. Sementara di posisi kedua ada Tokopedia yang meraih 238 responden atau 25,7 persen.

Sejumlah pertimbangan yang membuat konsumen menentukan platform e-commerce yaitu adanya kemudahan dalam penggunaan aplikasi, banyaknya promo yang ditawarkan, harga terbaik yang ditawarkan serta variasi ketersediaan barang.

"Selama Periode Q1 2020 - Q2 2022 secara persentase Tokopedia maupun Shopee mengalami kenaikan traffic monthly web visit yang signifikan. Sementara Lazada, Bukalapak, dan Blibli mengalami penurunan," katanya.

Atas sejumlah bukti yang dituduhkan, Shopee diduga telah melanggar Pasal 19D dan Pasal 25 ayat 1A UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya