Sosialisasi dan Sanksi Tegas, Kunci Perangi Hoaks di Pilkada 2024

Penyebaran berita hoaks masih jadi ancaman serius pada tiap pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk Pilkada serentak, November 2024. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu diimbau meningkatkan kewaspadaan dan langkah preventif.

Akademisi Universitas Langlangbuana, Rafih Sriwulandari, menegaskan, berita hoaks yang beredar selama Pilpres dan Pileg 2024 lalu harus jadi perhatian utama dalam menyikapi Pilkada serentak.

"Atensi itu harus dilakukan masif melalui sosialisasi, dialog secara langsung, dan literasi tentang berita hoaks," ujar Rafih, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (29/5).

Dia menilai peran penyelenggara Pemilu 2024 sudah cukup baik dalam hal sosialisasi, karena selalu menyertakan kampanye anti-hoaks.

"KPU dan Bawaslu telah melakukan langkah antisipasi kepada masyarakat dengan sosialisasi yang maksimal soal tahapan Pemilu 2024. Ini harus kembali dilakukan oleh perangkat penyelenggara Pilkada serentak 2024," jelasnya.

Selain sosialisasi, Rafih juga menekankan perlunya ketegasan dari pemerintah menindak penyebar berita hoaks.

"Sanksi untuk penyebar berita hoaks harus ada dan tegas, serta nyata. Itu juga salah satu kunci," tambahnya.

Rafih percaya, jika semua elemen bangsa bersatu memerangi berita hoaks, dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.