Walikota Medan, Bobby Afif Nasution/Net
Nakhoda pemerintahan daerah harus terhubung dengan kekuasaan di tingkat pusat. Kunci aksesibilitas inilah yang dipandang akan dipertahankan Walikota Medan, Bobby Afif Nasution sebagai kandidat calon Gubernur Sumatera Utara.
“Dari aksesibilitas yang dimiliki Bobby Nasution, maka komunikasi antara Pemko Medan dan Pemerintahan Pusat berjalan tanpa sekat. Pemerintah Pusat bisa mendapatkan informasi langsung mengenai kebutuhan masyarakat Kota Medan,” kata politisi Demokrat, Abdullah Rasyid, Selasa (28/5).
Dalam kiprah sebagai Walikota Medan, Bobby dinilai mampu memperindah wajah Kota Medan dengan merevitalisasi
landscape kawasan Kota Tua Kesawan kurang dari empat tahun menjabat.
Terkait masalah banjir, Kota Medan mendapat sokongan penuh instansi vertikal dengan merevitalisasi fungsi sejumlah sungai. Hal ini dibarengi pula dengan pembangunan kolam-kolam retensi di Selayang dan Kawasan Universitas Sumatera Utara (USU).
Fakta lain, tercipta proyek besar Revitalisasi Lapangan Merdeka, Revitalisasi Stadion Teladan, dan Revitalisasi Stadion Kebun Bunga. Pemko Medan juga mewujudkan mimpi lama dengan memulai pembangunan Islamic Center di Kawasan Medan Bagian Utara.
“Jika komunikasi dengan Pemerintah Pusat tidak berjalan baik, mustahil semuanya bisa terwujud. Sebab, yang dibicarakan itu menyangkut dana besar," jelas Sekretaris Departemen V DPP Partai Demokrat ini.
Sejalan dengan itu, Rasyid menilai koalisi Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa dipertahankan di Pilkada 2024 agar nantinya antara Pemda dan Pemerintah Pusat bisa berjalan linier.
“Caranya ya jelas, bagaimana koalisi dapat dipertahankan linier dalam mengusung calon gubernur dan para calon walikota/bupati di tiap-tiap provinsi,” beber Ketua KPU Jambi Periode 2003-2008 ini.
Dalam konteks Sumut, Demokrat sejauh ini nyaman bersama Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung Bobby Nasution sebagai Calon Gubernur. Untuk melanjutkan kinerja Bobby di Kota Medan, maka koalisi akan berupaya menempatkan figur yang tepat untuk Pilwalkot.
“Soal siapa, pembicaraan masih diintensifkan. Kalau kami di Partai Demokrat, tentu nanti akan diselaraskan dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat,” tutupnya.
