Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Istana Negara Bogor/Ist
Upaya penguatan kerja sama internasional melalui keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kian menunjukkan kepastian lewat berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.
Usai memutuskan membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 dan menyerahkan Peta Jalan Aksesi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD bulan Mei 2024 lalu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Selasa (28/5).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) turut mendampingi Presiden Joko Widodo.
“Pertemuan ini kali kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia. Yang pertama pada bulan Agustus 2023," kata Menko Airlangga.
Dikatakan Airlangga, tujuan pertemuan tersebut yakni untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan komitmen Indonesia menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Pemerintah juga akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.
Ada sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik, mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit anggarannya menjadi 5 persen dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lithuania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.
Dengan proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa
capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya.
Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Usai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD lalu, langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah yakni proses
self-assessment, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
“Tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” pungkas Menko Airlangga.
Akhir tahun ini, Sekjen Cormann juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi.
