Berita

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Pemerintah Diminta Hadirkan Pendidikan yang Bagus dan Terjangkau

SELASA, 28 MEI 2024 | 13:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mengatur perencanaan anggaran pendidikan lebih komprehensif, sehingga tidak menuai polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, perguruan tinggi negeri (PTN) perlu diberikan perencanaan anggaran yang matang agar biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masih tetap terjangkau.

“Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif. Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus,” ucap Muhaimin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, perencanaan anggaran penting dilakukan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya yang murah.

“Nah kalau bagus saja tapi mahal, semua orang (belum tentu) bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya negeri, swasta (juga) harus makin meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Ditanya soal solusi untuk pemerintah agar UKT tidak naik setiap tahun, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpendapat, saling menopang satu sama lain adalah kunci utama. Supaya masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagus dan terjangkau.

Selain itu, antara dunia pendidikan dan kerja bisa saling bersinergi agar para mahasiswa yang baru lulus bisa langsung bekerja dengan baik.

“Sebenarnya yang paling penting itu semua saling menopang, supaya satu tidak mampu tertolong yang kuat. Di sisi lain, pendidikan tidak boleh putus, dengan dunia industri link and match-nya bukan sekadar praktikum tapi soal suatu siklus pendidikan long live education,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya