Berita

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Pemerintah Diminta Hadirkan Pendidikan yang Bagus dan Terjangkau

SELASA, 28 MEI 2024 | 13:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mengatur perencanaan anggaran pendidikan lebih komprehensif, sehingga tidak menuai polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, perguruan tinggi negeri (PTN) perlu diberikan perencanaan anggaran yang matang agar biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masih tetap terjangkau.

“Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif. Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus,” ucap Muhaimin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, perencanaan anggaran penting dilakukan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya yang murah.

“Nah kalau bagus saja tapi mahal, semua orang (belum tentu) bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya negeri, swasta (juga) harus makin meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Ditanya soal solusi untuk pemerintah agar UKT tidak naik setiap tahun, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpendapat, saling menopang satu sama lain adalah kunci utama. Supaya masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagus dan terjangkau.

Selain itu, antara dunia pendidikan dan kerja bisa saling bersinergi agar para mahasiswa yang baru lulus bisa langsung bekerja dengan baik.

“Sebenarnya yang paling penting itu semua saling menopang, supaya satu tidak mampu tertolong yang kuat. Di sisi lain, pendidikan tidak boleh putus, dengan dunia industri link and match-nya bukan sekadar praktikum tapi soal suatu siklus pendidikan long live education,” tutupnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya