Berita

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Pemerintah Diminta Hadirkan Pendidikan yang Bagus dan Terjangkau

SELASA, 28 MEI 2024 | 13:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mengatur perencanaan anggaran pendidikan lebih komprehensif, sehingga tidak menuai polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, perguruan tinggi negeri (PTN) perlu diberikan perencanaan anggaran yang matang agar biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masih tetap terjangkau.

“Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif. Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus,” ucap Muhaimin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, perencanaan anggaran penting dilakukan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya yang murah.

“Nah kalau bagus saja tapi mahal, semua orang (belum tentu) bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya negeri, swasta (juga) harus makin meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Ditanya soal solusi untuk pemerintah agar UKT tidak naik setiap tahun, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpendapat, saling menopang satu sama lain adalah kunci utama. Supaya masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagus dan terjangkau.

Selain itu, antara dunia pendidikan dan kerja bisa saling bersinergi agar para mahasiswa yang baru lulus bisa langsung bekerja dengan baik.

“Sebenarnya yang paling penting itu semua saling menopang, supaya satu tidak mampu tertolong yang kuat. Di sisi lain, pendidikan tidak boleh putus, dengan dunia industri link and match-nya bukan sekadar praktikum tapi soal suatu siklus pendidikan long live education,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya