Berita

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Pemerintah Diminta Hadirkan Pendidikan yang Bagus dan Terjangkau

SELASA, 28 MEI 2024 | 13:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mengatur perencanaan anggaran pendidikan lebih komprehensif, sehingga tidak menuai polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, perguruan tinggi negeri (PTN) perlu diberikan perencanaan anggaran yang matang agar biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masih tetap terjangkau.

“Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif. Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus,” ucap Muhaimin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, perencanaan anggaran penting dilakukan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya yang murah.

“Nah kalau bagus saja tapi mahal, semua orang (belum tentu) bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya negeri, swasta (juga) harus makin meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Ditanya soal solusi untuk pemerintah agar UKT tidak naik setiap tahun, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpendapat, saling menopang satu sama lain adalah kunci utama. Supaya masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagus dan terjangkau.

Selain itu, antara dunia pendidikan dan kerja bisa saling bersinergi agar para mahasiswa yang baru lulus bisa langsung bekerja dengan baik.

“Sebenarnya yang paling penting itu semua saling menopang, supaya satu tidak mampu tertolong yang kuat. Di sisi lain, pendidikan tidak boleh putus, dengan dunia industri link and match-nya bukan sekadar praktikum tapi soal suatu siklus pendidikan long live education,” tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya