Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Ditaksir Merogoh Kocek Rp460 Triliun

SELASA, 28 MEI 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program makan makanan bergizi yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan merogoh kocek cukup dalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha menilai, program yang dijanjikan Prabowo-Gibran pada masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024, jika direalisasikan akan membebani APBN.

"Evaluasi terhadap rencana program makan siang atau makan bergizi yang jelas akan berdampaknya terhadap anggaran fiskal berupa peningkatan belanja," ujar Eisha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/5).


Dia menaksir, untuk menjalankan program makan makanan bergizi, pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni perkiraannya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Program ini akan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara signifikan. Perkiraan awal menunjukkan kebutuhan anggaran mencapai Rp460 triliun," urai Eisha.

Dia menjelaskan, jika nilai anggaran makan makanan bergizi tersebut dimasukkan ke dalam APBN 2024, maka secara persentase memang tidak terlihat banyak.

"Setara dengan 7,23 persen dari total belanja negara dalam APBN 2024 (yang nilai totalnya) Rp 3.325,1 triliun," katanya.

Kendati begitu, Eisha meramal realisasi program makan makanan bergizi Prabowo-Gibran akan menambah utang negara, karena sifatnya berkesinambungan.

"Peningkatan belanja ini berpotensi memperbesar defisit fiskal dan mendorong pemerintah untuk menambah utang," demikian Eisha menambahkan.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya