Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Ditaksir Merogoh Kocek Rp460 Triliun

SELASA, 28 MEI 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program makan makanan bergizi yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan merogoh kocek cukup dalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha menilai, program yang dijanjikan Prabowo-Gibran pada masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024, jika direalisasikan akan membebani APBN.

"Evaluasi terhadap rencana program makan siang atau makan bergizi yang jelas akan berdampaknya terhadap anggaran fiskal berupa peningkatan belanja," ujar Eisha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/5).


Dia menaksir, untuk menjalankan program makan makanan bergizi, pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni perkiraannya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Program ini akan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara signifikan. Perkiraan awal menunjukkan kebutuhan anggaran mencapai Rp460 triliun," urai Eisha.

Dia menjelaskan, jika nilai anggaran makan makanan bergizi tersebut dimasukkan ke dalam APBN 2024, maka secara persentase memang tidak terlihat banyak.

"Setara dengan 7,23 persen dari total belanja negara dalam APBN 2024 (yang nilai totalnya) Rp 3.325,1 triliun," katanya.

Kendati begitu, Eisha meramal realisasi program makan makanan bergizi Prabowo-Gibran akan menambah utang negara, karena sifatnya berkesinambungan.

"Peningkatan belanja ini berpotensi memperbesar defisit fiskal dan mendorong pemerintah untuk menambah utang," demikian Eisha menambahkan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya