Berita

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto/Ist

Politik

Tak Diatur UU, Pengamanan TNI di Kejagung Dipertanyakan

SENIN, 27 MEI 2024 | 01:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengamanan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) disorot karena tidak diatur dalam perundang-undangan.

“Secara perundang-undangan memang tak ada aturan pengamanan gedung-gedung pemerintahan oleh TNI,” kata  Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto dalam keterangannya, Minggu (26/5).

Bambang menyebut memang ada Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional yang bisa menjadi dasar pengerahan anggota TNI mengamankan Kejagung.

Namun, menurut Bambang, apakah Kejagung termasuk obvitnas atau bukan, belum bisa dipastikan.

“Hanya saja apakah gedung kejaksaan atau gedung pemerintahan yang lain juga termasuk obvitnas atau bukan itu yang harus ditelaah,” ujarnya.

“Kriteria obvitnas sendiri adalah merupakan kawasan, bangunan, atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis,” imbuh Bambang.

Bambang pun mendorong pembahasan Undang-undang yang mengatur pengamanan oleh bukan anggota Polri dan TNI. Hal ini perlu dilakukan karena sejauh ini belum ada aturan terkait hal itu.

“Agar tak tumpang tindih antara tugas kepolisian dan tugas TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang Anggota Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah saat makan malam di salah satu restorana di Cipete, Jakarta Selatan.

Satu dari anggota Densus 88 tertangkap basah saat memantau makan malam Febrie.

Atas insiden itu, personel Polisi Militer (PM) TNI dikerahkan guna melakukan pengamanan khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Jumat kemarin (24/5).

Peningkatan pengawasan dilakukan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh oknum anggota Densus 88.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut.



Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

UPDATE

Bolone Mase Yakin Penurunan Rupiah Tak Hambat Program Unggulan Prabowo-Gibran

Senin, 17 Juni 2024 | 17:50

TNI Vs Brimob

Senin, 17 Juni 2024 | 17:47

Pertumbuhan Ekonomi RI di Kuartal I 2024 Ditopang Pemilu dan Idulfitri

Senin, 17 Juni 2024 | 17:43

Wali Kota Surabaya Titipkan Sapi Kurban ke DPD Golkar

Senin, 17 Juni 2024 | 17:34

PKS Bakal Merugi jika Tak Dorong Kader Maju Pilgub Jakarta

Senin, 17 Juni 2024 | 17:19

Sean Gelael Amankan Posisi 2 di Le Mans 24 Jam Bersama Pertamax Turbo

Senin, 17 Juni 2024 | 17:14

Wacana RK di Jakarta untuk Mudahkan Skenario Gerindra Menangkan Dedi Mulyadi

Senin, 17 Juni 2024 | 17:12

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Paulus Waterpauw Kirim Sapi Kurban ke Perbatasan Papua Nugini

Senin, 17 Juni 2024 | 16:49

Para Istri Diplomat Kedubes Malaysia Gotong Royong Masak Daging Kurban

Senin, 17 Juni 2024 | 16:37

Selengkapnya