Berita

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto/Ist

Politik

Tak Diatur UU, Pengamanan TNI di Kejagung Dipertanyakan

SENIN, 27 MEI 2024 | 01:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengamanan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) disorot karena tidak diatur dalam perundang-undangan.

“Secara perundang-undangan memang tak ada aturan pengamanan gedung-gedung pemerintahan oleh TNI,” kata  Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto dalam keterangannya, Minggu (26/5).

Bambang menyebut memang ada Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional yang bisa menjadi dasar pengerahan anggota TNI mengamankan Kejagung.

Namun, menurut Bambang, apakah Kejagung termasuk obvitnas atau bukan, belum bisa dipastikan.

“Hanya saja apakah gedung kejaksaan atau gedung pemerintahan yang lain juga termasuk obvitnas atau bukan itu yang harus ditelaah,” ujarnya.

“Kriteria obvitnas sendiri adalah merupakan kawasan, bangunan, atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis,” imbuh Bambang.

Bambang pun mendorong pembahasan Undang-undang yang mengatur pengamanan oleh bukan anggota Polri dan TNI. Hal ini perlu dilakukan karena sejauh ini belum ada aturan terkait hal itu.

“Agar tak tumpang tindih antara tugas kepolisian dan tugas TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang Anggota Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah saat makan malam di salah satu restorana di Cipete, Jakarta Selatan.

Satu dari anggota Densus 88 tertangkap basah saat memantau makan malam Febrie.

Atas insiden itu, personel Polisi Militer (PM) TNI dikerahkan guna melakukan pengamanan khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Jumat kemarin (24/5).

Peningkatan pengawasan dilakukan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh oknum anggota Densus 88.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut.



Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

UPDATE

Warga Ciracas Dukung Anies Maju Lagi di Pilgub Jakarta

Selasa, 25 Juni 2024 | 16:06

Korut Luncurkan 350 Balon Sampah Baru ke Korsel

Selasa, 25 Juni 2024 | 16:02

PKS Resmi Dukung Anies-Sohibul Iman Maju Pilkada Jakarta

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:51

Kemenkumham Diminta Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:50

Sambut Hari Bhayangkara ke-78, Kapolri Bagikan 315.718 Paket Sembako ke Masyarakat

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:38

Menhan Israel Bahas Tahap Ketiga Perang Gaza dengan AS

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:16

PKS Usung Sohibul Iman Bukan untuk Jegal Anies

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:15

Khofifah Bersyukur King's College London berdiri di KEK Singhasari

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:10

Unggul Survei Pilgub Sulteng, Anwar Hafid: Tahun Ini Ada Jalan

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:02

Anies Diusung Empat Partai?

Selasa, 25 Juni 2024 | 15:00

Selengkapnya