Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Ist

Politik

Pemerintah Harus Sikapi Isu Geopolitik Aktual

MINGGU, 26 MEI 2024 | 19:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP merekomendasikan pemerintah agar tidak diam menyikapi isu geopolitik dewasa ini. Persoalan krisis di tingkat nasional dan internasional harus direspons oleh negara.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan, saat ini dunia sedang rawan terjadi perang, akibat konflik Rusia-Ukraina hingga Israel-Iran.

"Rakernas V Partai menilai ada kerawanan akibat konflik geopolitik, seperti Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya," papar Puan, saat membacakan rekomendasi Rakernas, di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/4).


Rakernas mendorong pemerintah lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik.

“Berdasar prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the New Emerging Forces (Conefo), pidato Bung Karno to Build the World a New dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif," kata Puan.

Rakernas V juga meminta perlunya langkah mitigasi terhadap potensi krisis tingkat nasional atau internasional.

"Rakernas V telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya, agar tidak menciptakan krisis," kata Puan.

Dari potensi krisis itu, Rakernas V PDIP memandang pentingnya kepemimpinan kuat di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Karena itu Rakernas V memberi kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga, untuk menentukan sikap politik terhadap pemerintah," demikian Puan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya