Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Ist

Politik

Pemerintah Harus Sikapi Isu Geopolitik Aktual

MINGGU, 26 MEI 2024 | 19:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP merekomendasikan pemerintah agar tidak diam menyikapi isu geopolitik dewasa ini. Persoalan krisis di tingkat nasional dan internasional harus direspons oleh negara.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan, saat ini dunia sedang rawan terjadi perang, akibat konflik Rusia-Ukraina hingga Israel-Iran.

"Rakernas V Partai menilai ada kerawanan akibat konflik geopolitik, seperti Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya," papar Puan, saat membacakan rekomendasi Rakernas, di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/4).


Rakernas mendorong pemerintah lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik.

“Berdasar prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the New Emerging Forces (Conefo), pidato Bung Karno to Build the World a New dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif," kata Puan.

Rakernas V juga meminta perlunya langkah mitigasi terhadap potensi krisis tingkat nasional atau internasional.

"Rakernas V telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya, agar tidak menciptakan krisis," kata Puan.

Dari potensi krisis itu, Rakernas V PDIP memandang pentingnya kepemimpinan kuat di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Karena itu Rakernas V memberi kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga, untuk menentukan sikap politik terhadap pemerintah," demikian Puan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya