Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Ist

Politik

Pemerintah Harus Sikapi Isu Geopolitik Aktual

MINGGU, 26 MEI 2024 | 19:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP merekomendasikan pemerintah agar tidak diam menyikapi isu geopolitik dewasa ini. Persoalan krisis di tingkat nasional dan internasional harus direspons oleh negara.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan, saat ini dunia sedang rawan terjadi perang, akibat konflik Rusia-Ukraina hingga Israel-Iran.

"Rakernas V Partai menilai ada kerawanan akibat konflik geopolitik, seperti Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya," papar Puan, saat membacakan rekomendasi Rakernas, di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/4).


Rakernas mendorong pemerintah lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik.

“Berdasar prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the New Emerging Forces (Conefo), pidato Bung Karno to Build the World a New dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif," kata Puan.

Rakernas V juga meminta perlunya langkah mitigasi terhadap potensi krisis tingkat nasional atau internasional.

"Rakernas V telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya, agar tidak menciptakan krisis," kata Puan.

Dari potensi krisis itu, Rakernas V PDIP memandang pentingnya kepemimpinan kuat di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Karena itu Rakernas V memberi kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga, untuk menentukan sikap politik terhadap pemerintah," demikian Puan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya