Berita

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Ist

Politik

Pemerintah Harus Sikapi Isu Geopolitik Aktual

MINGGU, 26 MEI 2024 | 19:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP merekomendasikan pemerintah agar tidak diam menyikapi isu geopolitik dewasa ini. Persoalan krisis di tingkat nasional dan internasional harus direspons oleh negara.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan, saat ini dunia sedang rawan terjadi perang, akibat konflik Rusia-Ukraina hingga Israel-Iran.

"Rakernas V Partai menilai ada kerawanan akibat konflik geopolitik, seperti Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya," papar Puan, saat membacakan rekomendasi Rakernas, di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/4).


Rakernas mendorong pemerintah lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik.

“Berdasar prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the New Emerging Forces (Conefo), pidato Bung Karno to Build the World a New dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif," kata Puan.

Rakernas V juga meminta perlunya langkah mitigasi terhadap potensi krisis tingkat nasional atau internasional.

"Rakernas V telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya, agar tidak menciptakan krisis," kata Puan.

Dari potensi krisis itu, Rakernas V PDIP memandang pentingnya kepemimpinan kuat di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Karena itu Rakernas V memberi kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga, untuk menentukan sikap politik terhadap pemerintah," demikian Puan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya