Berita

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah) saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta, pada Jumat (24/5)/RMOL

Politik

Jokowi dan Gibran Tak Diundang Rakernas

PDIP Tegaskan Pelanggar Etika dan Konstitusi Sudah Bukan Kader

JUMAT, 24 MEI 2024 | 11:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai alasan mendasar kenapa tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Cawapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam Rakernas V PDIP.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi sebagaimana ditegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

“Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” tegas Djarot saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta, pada Jumat (24/5).


Oleh sebab itu, kata Djarot, pihak-pihak yang diundang dalam Rakernas V PDIP hanya untuk internal partai. Sekalipun mengundang pihak luar, maka mereka yang diundang adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki komitmen menjaga demokrasi dan konstitusi.

“Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” pungkasnya.

Saat jumpa pers, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus, Selly Andriani, dan Aryo Seno Bagaskoro.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya