Berita

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim/Ist

Politik

Komisi VI DPR Diminta Cepat Atasi Masalah Indofarma

KAMIS, 23 MEI 2024 | 16:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Intervensi Komisi VI DPR dianggap sangat diperlukan agar penanganan masalah di anak usaha PT Indofarma Tbk dapat segera tuntas.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, Komisi VI DPR RI perlu segera memanggil Direksi dan Komisaris PT Indofarma Global Medika, anak usaha PT Indofarma guna mengusut masalah tunggakan pembayaran gaji karyawan.

Namun bukan hanya memintai keterangan saja, DPR juga harus memberikan rekomendasi yang konkret terhadap permasalahan yang ada.

"Direksi Biofarma dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir bisa juga dihadirkan agar masalah ini segera terurai," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Wildan menilai, selaku perusahaan publik yang ada penyertaan modal pemerintah di dalamnya, Komisi VI DPR berhak memanggil Direksi dan Komisaris PT Indofarma Global Medika guna meminta keterangan secara terperinci.

"Informasi dari Kementerian BUMN, gaji untuk karyawan Indofarma sudah dibayar dengan dana dari Biofarma selaku perusahaan induk. Kalau mau clear, Direksi Biofarma juga harus dimintai keterangan," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, intervensi Komisi VI DPR diperlukan agar penanganan masalah tersebut segera tuntas. Mengingat tunggakan pembayaran gajinya mencapai Rp470 miliar.

Apabila masalah ini bisa terurai, maka Komisi VI DPR berkontribusi nyata terhadap nasib karyawan perusahaan BUMN tersebut.

"Tentunya Komisi VI DPR tidak hanya meminta keterangan. Namun harus memberikan rekomendasi yang konkret kepada Direksi dan Komisaris IGM agar bisa segera membenahi kondisi internalnya. Semisal dengan pengurangan besaran gaji dan insentif, restrukturisasi model bisnis, dan penggantian pimpinan unit," pungkas Wildan.

Populer

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Ribuan Warga Prancis Tolak Kemenangan Partai Sayap Kanan

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:59

Harga Bahan Pokok Jelang Idul Adha Normal

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:45

Santri Harus Berkontribusi Pecahkan Masalah Masyarakat

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:43

Ono Surono Serukan Kader Menangkan Nina Agustina

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:19

2.500 Warga Gaza Gagal Pergi Haji Tahun Ini

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:08

Salat Id di Al-Azhar, Jimly Doakan Jemaah Indonesia Mabrur

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:59

Anak Emas Prabowo Didukung Forum Penggerak Desa

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:46

Dikuasai Pihak Ketiga, KPK Ambil Alih Sumber Mata Air Ambung

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:29

KPK Temukan 53 Tambang Galian C Ilegal di Lombok Timur

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:17

Di KTT Swiss, Kamala Harris Umumkan Paket Bantuan Rp24 Triliun untuk Ukraina

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:14

Selengkapnya