Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim/Ist
Intervensi Komisi VI DPR dianggap sangat diperlukan agar penanganan masalah di anak usaha PT Indofarma Tbk dapat segera tuntas.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, Komisi VI DPR RI perlu segera memanggil Direksi dan Komisaris PT Indofarma Global Medika, anak usaha PT Indofarma guna mengusut masalah tunggakan pembayaran gaji karyawan.
Namun bukan hanya memintai keterangan saja, DPR juga harus memberikan rekomendasi yang konkret terhadap permasalahan yang ada.
"Direksi Biofarma dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir bisa juga dihadirkan agar masalah ini segera terurai," kata Wildan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).
Wildan menilai, selaku perusahaan publik yang ada penyertaan modal pemerintah di dalamnya, Komisi VI DPR berhak memanggil Direksi dan Komisaris PT Indofarma Global Medika guna meminta keterangan secara terperinci.
"Informasi dari Kementerian BUMN, gaji untuk karyawan Indofarma sudah dibayar dengan dana dari Biofarma selaku perusahaan induk. Kalau mau clear, Direksi Biofarma juga harus dimintai keterangan," tutur Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, intervensi Komisi VI DPR diperlukan agar penanganan masalah tersebut segera tuntas. Mengingat tunggakan pembayaran gajinya mencapai Rp470 miliar.
Apabila masalah ini bisa terurai, maka Komisi VI DPR berkontribusi nyata terhadap nasib karyawan perusahaan BUMN tersebut.
"Tentunya Komisi VI DPR tidak hanya meminta keterangan. Namun harus memberikan rekomendasi yang konkret kepada Direksi dan Komisaris IGM agar bisa segera membenahi kondisi internalnya. Semisal dengan pengurangan besaran gaji dan insentif, restrukturisasi model bisnis, dan penggantian pimpinan unit," pungkas Wildan.
