Berita

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim/Ist

Politik

Komisi VI DPR Diminta Cepat Atasi Masalah Indofarma

KAMIS, 23 MEI 2024 | 16:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Intervensi Komisi VI DPR dianggap sangat diperlukan agar penanganan masalah di anak usaha PT Indofarma Tbk dapat segera tuntas.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, Komisi VI DPR RI perlu segera memanggil Direksi dan Komisaris PT Indofarma Global Medika, anak usaha PT Indofarma guna mengusut masalah tunggakan pembayaran gaji karyawan.

Namun bukan hanya memintai keterangan saja, DPR juga harus memberikan rekomendasi yang konkret terhadap permasalahan yang ada.

"Direksi Biofarma dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir bisa juga dihadirkan agar masalah ini segera terurai," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Wildan menilai, selaku perusahaan publik yang ada penyertaan modal pemerintah di dalamnya, Komisi VI DPR berhak memanggil Direksi dan Komisaris PT Indofarma Global Medika guna meminta keterangan secara terperinci.

"Informasi dari Kementerian BUMN, gaji untuk karyawan Indofarma sudah dibayar dengan dana dari Biofarma selaku perusahaan induk. Kalau mau clear, Direksi Biofarma juga harus dimintai keterangan," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, intervensi Komisi VI DPR diperlukan agar penanganan masalah tersebut segera tuntas. Mengingat tunggakan pembayaran gajinya mencapai Rp470 miliar.

Apabila masalah ini bisa terurai, maka Komisi VI DPR berkontribusi nyata terhadap nasib karyawan perusahaan BUMN tersebut.

"Tentunya Komisi VI DPR tidak hanya meminta keterangan. Namun harus memberikan rekomendasi yang konkret kepada Direksi dan Komisaris IGM agar bisa segera membenahi kondisi internalnya. Semisal dengan pengurangan besaran gaji dan insentif, restrukturisasi model bisnis, dan penggantian pimpinan unit," pungkas Wildan.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

UPDATE

Ekspor Meningkat tapi Mengapa Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar?

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:51

Wahyu Dewanto Soroti Air Bersih hingga Transportasi Aman

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:50

Uang Kuliah Mahal dan Politik Pendidikan Melanggar Konstitusi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:47

Pemerintah Raup Rp24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:34

Apresiasi KPK soal Demurrage Beras, Ini Peran Bapanas dan Bulog

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:12

Dorong Konser Hemat, Sandiaga Uno Bakal Luncurkan Digitalisasi Perizinan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Relawan Ingin Jokowi Terus Kawal Pemerintahan Prabowo–Gibran

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Infrastruktur Negara Kepulauan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:45

Bos Pertamina Apresiasi Bisnis PIS yang Makin Moncer

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:19

Starlink Gemparkan Dunia Provider Internet

Sabtu, 22 Juni 2024 | 05:59

Selengkapnya