Berita

Bonnie Triyana (baju hitam). /RMOL

Politik

Seoharto Diusulkan Pahlawan, Sejarawan Khawatir Masyarakat Lupa Akan Cita-cita Reformasi

RABU, 22 MEI 2024 | 21:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejarawan Indonesia, Bonnie Triyana, menyatakan kekhawatirannya terkait adanya usulan untuk menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan adagium "sejarah ditulis oleh pemenang,". Hal itu, sangat mengkhawatirkan jika dilihat dari perspektif akademik dan politik.

"Kalau dalam pengertian sejarah secara akademik, kalau dulu kan itu pengertian politik ya ‘sejarah ditulis oleh pemenang atau yang berkuasa’. Bahwa itu akan terjadi mungkin bisa saja terjadi. Contohnya yang paling konkret rencana untuk menjadikan Soeharto Pahlawan. Ini kan pembacaan politik yang harus kita lawan harus kita waspadai," tegas Bonnie Triyana kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5).


Bonnie menegaskan pentingnya mengingat masa lalu untuk mencegah kembalinya cara-cara otoriter yang pernah dialami bangsa Indonesia, dalam hal ini ketika rezim orde baru Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

“Sehingga cara-cara yang sangat otoriteristik di masa lalu yang pernah kita alami enggak lagi terulang,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa melupakan masa lalu dapat membuat masyarakat abai terhadap reformasi yang telah diperjuangkan 26 tahun lalu. Oleh karenanya, menggulirkan wacana Soeharto menjadi pahlawan sangat menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

“Jadi ya kita lihat saja ya ke depan apa yang terjadi dan kekhawatiran kita menjadi sah adanya ketika tanda-tanda itu mulai muncul, Soeharto jadi pahlawan. Seketika orang menjadi lupa apa yang terjadi selama 30 tahun lebih. Kemudian orang juga menjadi abai terhadap apa yang terjadi masa itu,” kata Bonnie.

“Bahkan melupakan reformasi itu sendiri dalam arti ketika praktik bernegara itu menyimpang dari cita-cita reformasi ya kita harus sama-sama berteriak dan melawan!” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-2 RI, Soeharto bakal menjadi pahlawan nasional ramai diperbincangkan di media sosial. Wacana itu mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu 28 Februari 2024.

Kabar tersebut pun didukung Partai Golkar. Alasannya, karena Soeharto memiliki kiprah dan peran membangun Indonesia selama 32 tahun.

"Belum secara spesifik (dibahas Partai Golkar), tapi menurut hemat saya tokoh-tokoh Golkar yang merasakan kiprah Pak Soeharto zaman dulu, apalagi senior-senior mereka sepakat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng kepada wartawan, Kamis (29/2).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya