Berita

Bonnie Triyana (baju hitam). /RMOL

Politik

Seoharto Diusulkan Pahlawan, Sejarawan Khawatir Masyarakat Lupa Akan Cita-cita Reformasi

RABU, 22 MEI 2024 | 21:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejarawan Indonesia, Bonnie Triyana, menyatakan kekhawatirannya terkait adanya usulan untuk menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan adagium "sejarah ditulis oleh pemenang,". Hal itu, sangat mengkhawatirkan jika dilihat dari perspektif akademik dan politik.

"Kalau dalam pengertian sejarah secara akademik, kalau dulu kan itu pengertian politik ya ‘sejarah ditulis oleh pemenang atau yang berkuasa’. Bahwa itu akan terjadi mungkin bisa saja terjadi. Contohnya yang paling konkret rencana untuk menjadikan Soeharto Pahlawan. Ini kan pembacaan politik yang harus kita lawan harus kita waspadai," tegas Bonnie Triyana kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5).


Bonnie menegaskan pentingnya mengingat masa lalu untuk mencegah kembalinya cara-cara otoriter yang pernah dialami bangsa Indonesia, dalam hal ini ketika rezim orde baru Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun.

“Sehingga cara-cara yang sangat otoriteristik di masa lalu yang pernah kita alami enggak lagi terulang,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa melupakan masa lalu dapat membuat masyarakat abai terhadap reformasi yang telah diperjuangkan 26 tahun lalu. Oleh karenanya, menggulirkan wacana Soeharto menjadi pahlawan sangat menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

“Jadi ya kita lihat saja ya ke depan apa yang terjadi dan kekhawatiran kita menjadi sah adanya ketika tanda-tanda itu mulai muncul, Soeharto jadi pahlawan. Seketika orang menjadi lupa apa yang terjadi selama 30 tahun lebih. Kemudian orang juga menjadi abai terhadap apa yang terjadi masa itu,” kata Bonnie.

“Bahkan melupakan reformasi itu sendiri dalam arti ketika praktik bernegara itu menyimpang dari cita-cita reformasi ya kita harus sama-sama berteriak dan melawan!” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-2 RI, Soeharto bakal menjadi pahlawan nasional ramai diperbincangkan di media sosial. Wacana itu mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu 28 Februari 2024.

Kabar tersebut pun didukung Partai Golkar. Alasannya, karena Soeharto memiliki kiprah dan peran membangun Indonesia selama 32 tahun.

"Belum secara spesifik (dibahas Partai Golkar), tapi menurut hemat saya tokoh-tokoh Golkar yang merasakan kiprah Pak Soeharto zaman dulu, apalagi senior-senior mereka sepakat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng kepada wartawan, Kamis (29/2).

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya