Berita

Bacagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa/Net

Politik

Mardiono Bantah PPP Usung Khofifah di Pilgub Jatim 2024

RABU, 22 MEI 2024 | 16:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Plt Ketua Umum PPP Mardiono membantah PPP Jawa Timur (Jatim) mengusung Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada 2024.

Menurutnya, PPP Jatim hanya mengusulkan belum sampai tahap mengusung Khofifah secara resmi.

"Bukan, itu bukan mengusung. Jadi PPP Jatim itu adalah membuat usulan, mengusulkan melalui rapat permusyawaratan hakim diusulkan untuk Jatim mendukung Ibu Khofifah," kata Mardiono di Gedung DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).


Mantan anggota Wantimpres Jokowi-Ma'ruf Amin itu menegaskan PPP akan mempertimbangkan sejumlah masukan dari para kader di daerah.

Untuk pernyataan PPP Jatim, Mardiono mengatakan baru sebatas usulan, belum secara resmi mengusung, lantaran harus melalui rapat di tingkat DPC dahulu.

"Karena kalau tingkat provinsi itu harus dilakukan setidaknya melalui mukerwil atau rapimwil. Rapimwil melibatkan para ketua DPC-DPC seluruh Jawa Timur. Untuk apa? Supaya dukungannya tidak hanya di atas kertas saja tetapi sampai ke Grassroots sampai ke pemenangan itu memberi dukungan secara penuh," jelasnya.

Dia menambahkan, perlu kesepakatan bersama dalam menentukan hasil keputusan siapa yang bakal diusung PPP untuk Pilkada Jatim.

"Itu yang kita sebut Rapimwil. Nah itu belum dilakukan karena itu dpw baru membuat ide gagasan usulan. Jadi belum. Belum. Sekali lagi belum memberikan keputusan untuk dukung, itu baru sampai batas usulan," tegas Mardiono.

Disinggung mengenai kerjasama politik antara PPP dan PKB Jatim, Mardiono mengatakan peluang kerjasama itu masih terbuka lebar.

"Masih terbuka luas. Bukan hanya dengan PKB tapi dengan yang lain lainnya," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya