Berita

Bacabup Bandung Barat, Faisal Harris, bersama wartawan/RMOLJabar

Politik

Pilkada Kabupaten Bandung Barat

PAN Jabar Tak Tahu Faisal Harris Kantongi Rekomendasi DPP

RABU, 22 MEI 2024 | 09:48 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

DPW PAN Jawa Barat mengaku tak tahu Faisal Harris telah mengantongi rekomendasi dari DPP sebagai bakal calon bupati Bandung Barat.

Sebab itu DPW meminta DPD PAN Kabupaten Bandung Barat menyerahkan daftar nama yang mencalonkan diri melalui PAN.

Ketua Harian DPW PAN, Hasbullah Rahmad, mengungkapkan, pihaknya belum tahu Faisal Harris telah mendapat rekomendasi dari DPP untuk maju sebagai Bacabup Bandung Barat.


"Ternyata Kang Harris sudah mendapat rekomendasi dari DPP sejak satu bulan lalu," kata Rahmad, seperti dikutip dari kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (22/5).

Menurutnya, jika sudah mendapat rekomendasi, Faisal Harris berhak sosialisasi terkait kesiapannya di Pilkada.

"Saya gak tahu kalau Kang Harris sudah mengantongi rekomendasi dari DPP. Saya dapat komplain, karena saya gak tahu sudah ada rekom," ungkapnya.

Meski begitu, kata dia, jadi tidaknya Faisal Harris maju di Pilbup, keputusannya ada di DPP PAN melalui Surat Rekomendasi Paket Pasangan dan Koalisi.

"Saran saya, nama-nama yang didaftarkan di KBB, termasuk Faisal Harris, sampaikan saja ke DPW, selanjutnya DPW membuat rekom ke DPP," katanya.

Faisal Harris Haris sendiri merupakan kader baru di partai yang didirikan Amien Rais itu. Sayangnya, meski dikabarkan memiliki 30 aset kekayaan, Faisal Harris gagal terpilih sebagai anggota DPR Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya