Berita

Ilustrasi bawang putih/Net

Nusantara

Tanpa HET Kenaikan Bawang Putih Sulit Dikendalikan

RABU, 22 MEI 2024 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Badan Pangan Nasional (Bapanas) didesak segera menetapkan harga eceran tertinggi (HET) bawang putih. Usulan ini disampaikan di tengah harga bawang putih yang sedang melambung.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, mengaku sudah turun lapangan mengecek harga bawang putih di pasaran. Hasilnya, terjadi perbedaan harga di masing-masing daerah.

"Kami sudah turun ke lapangan menginstruksikan 7 kanwil, saya salah satu turun ke Kalbar, mengecek. Memang ketemu harga sekitar Rp40 ribu per kilogram, turun. Kecenderungan ada turun menjadi Rp38 ribu. Tapi di daerah misalnya Makassar, tinggi, saya lihat sampai Rp50 ribu, Rp60 ribu," jelas Fanshurullah di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (21/5).

"Nah persoalannya, apa harga acuan pasarnya? Setelah kami teliti berdasarkan masukan dari deputi, kajian advokasi, saya juga mengecek semua berita, belum ada (HET)," sambungnya.

Kalaupun ada, lanjut Fanshurullah,itu berupa Harga Acuan Pembelian (HAP) di tahun 2019. Di mana HAP ditetapkan sebesar Rp32 ribu/kg tapi belum jelas penetapannya di level importir, distributor, agen, atau pengecer.

Ia lantas membandingkan produk-produk lain seperti beras, cabai, dan gula yang sudah memiliki HET. Oleh karena itu ia meminta Bapanas menetapkan HET untuk bawang putih.

"Oleh karena itu kita minta, tolong Bapanas diaturlah, dibuat aja harga acuan tadi di mana nih. Ya enggak boleh dong dikata tadi Rp32 ribu se-Indonesia, seperti juga netapin harga beras, ada relaksasi sekarang. Sumatera lain, Jawa lain, Kalimantan lain, Sulawesi lain," paparnya.

Meskipun bawang putih bukan bahan pokok penting, Fanshurullah menyebut adanya HET memberikan gambaran soal kondisi harga produk di pasaran. Selain itu, HET juga dapat membantu mengindikasikan adanya praktik kartel di setiap levelnya.

"Saya kira Bapanas (harus) menetapkan (HET), walaupun ini bukan bahan pokok penting, ini musti ditetapkan. Sehingga kita tahu ini, harga ini mahal, di atas berapa persen, terukur. Apakah terjadi persekongkolan, kartel apakah di importir apakah di level distributor, atau di agen, kita cek semua," tandasnya.

Populer

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

UPDATE

Ono Surono Resmi Jadi Jagoan Banteng di Pilgub Jabar 2024

Jumat, 28 Juni 2024 | 03:56

Mau Kabur ke Kamboja, Gembong Judi Online Berhasil Diringkus Polisi

Jumat, 28 Juni 2024 | 03:31

Personel Kostrad Borong Hasil Tani Masyarakat di Papua

Jumat, 28 Juni 2024 | 03:13

Terminal LPG Tanjung Sekong Makin “Hijau” Jaga Ketahanan Energi RI

Jumat, 28 Juni 2024 | 02:50

Panja Timah DPR Cari Solusi Atasi Tambang Ilegal di Babel

Jumat, 28 Juni 2024 | 02:30

Cek Stok Beras

Jumat, 28 Juni 2024 | 02:12

IPC TPK Jambi Fasilitasi Pengiriman Pinang Belah ke Bangladesh

Jumat, 28 Juni 2024 | 01:56

26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Harus Perhatikan Karakteristik Daerah

Jumat, 28 Juni 2024 | 01:38

Pangdivif 2 Kostrad Terima Brevet Bramasta Yudha

Jumat, 28 Juni 2024 | 01:16

DPR Dukung Program Revitalisasi Laboratorium Badan Karantina

Jumat, 28 Juni 2024 | 00:54

Selengkapnya