Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda bertemu di sela-sela WWF di BICC, Senin (20/5)/Istimewa
Indonesia dan Tajikistan sepakat untuk memperkuat kerja sama tata kelola air.
Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Tajikistan, Qohir Rasulzoda, di sela-sela agenda World Water Forum (WWF) ke-10 2024 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Badung, Senin (20/5).
"Saya mengharapkan kontribusi Tajikistan sebagai salah satu leader dalam global
water policy untuk mencari solusi bersama," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi dan Rasulzoda sepakat kedua negara membutuhkan komitmen internasional untuk mengatasi tantangan global terkait air.
Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan Tajikistan terhadap dokumen hasil forum yang akan diadopsi. Pun memastikan Indonesia berkomitmen menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Rasulzoda menyampaikan penghargaannya atas undangan yang diterima dan menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra penting bagi Tajikistan. Rasulzoda juga mengakui peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional.
"Tajikistan mengakui Indonesia sebagai mitra penting di kawasan dan tertarik untuk memperkuat kerja sama multilateral dan saling menguntungkan. Kami sangat mengapresiasi pencapaian signifikan Indonesia dalam jalur pembangunan ekonomi dan sosial. Peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional sangat berharga," papar Rasulzoda.
Rasulzoda juga mengundang Indonesia untuk menghadiri konferensi internasional tentang Dekade Aksi Internasional "Air untuk Pembangunan Berkelanjutan" yang akan diselenggarakan di Dushanbe, Tajikistan.
"Pada 2024 ini kita akan merayakan 30 tahun hubungan diplomatik antara Tajikistan dan Indonesia dan menurut saya hubungan kita masih perlu diperkuat dan diperluas," ucapnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
