Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana (dua dari kiri) bersama Pj Bupati Jepara, Edy Supriyatna (kiri), dan Pj Bupati Batang, Lani Dewi Rejeki (dua dari kanan), di Surakarta, Minggu (19/5)/RMOLJateng
Masa jabatan dua Penjabat (Pj) Bupati di Jawa Tengah diperpanjang, yakni Batang dan Jepara.
Surat keputusan perpanjangan masa jabatan disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, kepada Pj Bupati Jepara, Edy Supriyatna, dan Pj Bupati Batang, Lani Dewi Rejeki, di Surakarta, Minggu, (19/5).
Yang menarik, perpanjangan masa kerja itu merupakan kali kedua untuk Edy dan Lani, sapaan akrab keduanya. Kinerja mereka dinilai apik saat memimpin daerah masing-masing, dan itu jadi pertimbangan Kemendagri.
"Saya sudah menyerahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Jepara dan Pj Bupati Batang, langsung dari Kemendagri. Pelaksanaan tugas di Batang dan Jepara dinilai baik," kata Nana Sudjana, dikutip dari
Kantor Berita RMOLJateng.Nana tetap memberikan penekanan kepada kedua Pj bupati itu, agar memperhatikan program-program prioritas, seperti inflasi daerah, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, serta koordinasi kesiapan Pilkada Serentak.
Nana mengatakan, rata-rata inflasi Jawa Tengah masih di atas inflasi nasional. Untuk itu setiap daerah diminta terus berkontribusi menekan inflasi di daerah masing-masing.
Pj kepala daerah juga diminta memperhatikan masalah kemiskinan. Saat ini prosentase kemiskinan Jawa Tengah masih di tingkat 10.77 persen, sedang kemiskinan ekstrem masih level 1.1 persen.
"Pj bupati di masing-masing kabupaten juga harus memperhatikan dan berkontribusi. Ini program prioritas. Anggaran untuk kemiskinan harus ditingkatkan," paparnya.
Selain kemiskinan, angka pengangguran dan stunting juga tak bisa diabaikan. Data BPS menyebutkan, pengangguran terbuka di Jawa Tengah Februari 2023-Februari 2024 menunjukkan tren menurun, terkait masuknya investor.
Nana juga berpesan agar kedua pimpinan menyiapkan Pilkada Serentak dengan baik. Salah satunya koordinasi lintas sektor antara pemerintah dengan TNI, Polri dan penyelenggara Pemilu.
"Tugas kita menyiapkan anggaran. Dan Anggaran itu sudah. Koordinasi dengan TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, itu harus betul-betul diperhatikan," katanya.
