Menhan Israel Tolak Upaya Netanyahu Bentuk Pemerintahan Militer di Jalur Gaza

Rencana pembentukan pemerintah militer di Jalur Gaza ditolak dengan keras oleh Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant.

Dalam konferensi pers pada Sabtu (18/5), Gallant mendesak agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membatalkan rencana tersebut karena akan merugikan Israel.

"Pemerintahan militer Israel di Gaza akan menjadi upaya keamanan utama Israel di tahun-tahun mendatang dengan mengorbankan arena lainnya, serta mengorbankan nyawa hingga kerugian ekonomi yang tinggi," tegasnya, seperti dimuat Haaretz.

Lebih jauh, Gallant mengancam akan mengundurkan diri jika Netanyahu melanjutkan upaya tersebut.

Penolakan Gallant merujuk pada proposal yang ditulis oleh Sekretaris Militer Baru Netanyahu, Mayor Jenderal Roman Gofman untuk membentuk pemerintahan militer sementara sebagai solusi alternatif terhadap Hamas.

Haaretz memperkirakan biaya operasional untuk mewujudkan pemerintahan militer Israel di Gaza bisa mencapai 5,4 miliar dolar AS atau Rp 86 triliun.

Dari sudut pandang militer, akan ada kebutuhan untuk empat tim penyerang dan satu brigade pertahanan. Selain perhitungan ekonomi dan militer, ada juga masalah biaya politik yang tidak dapat diukur.