Berita

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Pemerintah Tak Boleh Alergi Kritik Pedas Masyarakat

MINGGU, 19 MEI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemunduran sistem demokrasi tak cuma berlangsung di Indonesia, namun juga melanda sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini mengatakan, kapan demokrasi di Indonesia akan pulih belum dapat diprediksi

"Pasca Pilpres 2024 belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).


Menurutnya, banyaknya perang di dunia dan ketegangan ekonomi di negara-negara Barat menjadi pertanda bahwa demokrasi di dunia tidak sedang baik-baik saja.

"Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Donald Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran," kata Didik.

Meski demikian, menurut Didik, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis dalam menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.

"Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah," kata Didik.

Pihaknya juga meminta pemerintah tidak alergi ketika mendapatkan kritik dari masyarakat di tengah ujian demokrasi yang semakin sulit diterapkan.

"Ketika masyarakat sipil cukup kritis menyuarakan penolakan terhadap kemunduran demokrasi yang semakin akut, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan," tutup Didik.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya