Berita

Anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz/Net

Dunia

Anggota Kabinet Perang Israel Bakal Mundur Jika Netanyahu Bersikeras Lanjutkan Perang

MINGGU, 19 MEI 2024 | 09:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Salah seorang anggota kabinet perang Israel yang berhaluan moderat, Benny Gantz mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah tidak segera mengadopsi rencana perang Gaza terbaru.

Gantz, pada Sabtu (18/5), menjabarkan enam poin rencana baru Gaza yang meliputi pengembalian sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil dengan kerja sama Amerika, Eropa, Arab dan Palestina.

Selain itu, proposal strategi baru juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas dinas militer bagi seluruh warga Israel.

Gantz, menyampaikan ancaman tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan memberi batas waktu hingga 8 Juni mendatang.

“Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan,” tegasnya, seperti dimuat AFP.

Gantz, saingan politik lama Netanyahu, bergabung dengan koalisinya dan Kabinet Perang pada hari-hari awal perang sebagai isyarat persatuan nasional.

Kepergian Gantz akan membuat Netanyahu semakin terikat pada sekutu sayap kanan yang menolak rencana gencatan senjata percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza dan membangun kembali pemukiman Yahudi di sana.

Tidak hanya Gantz, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, anggota ketiga Kabinet Perang juga menyampaikan ancaman yang sama.

Gallant mengatakan akan mundur jika Israel memilih untuk menduduki kembali Gaza. Dia juga meminta pemerintah untuk membuat rencana bagi pemerintahan Palestina di daerah kantong tersebut.

Para pengkritik Netanyahu menuduh perdana menteri berusaha memperpanjang perang untuk menghindari pemilu baru.

Jajak pendapat menunjukkan Netanyahu kehilangan banyak dukungan dan diperkirakan akan kalah dalam pemilu mendatang.

Sementara Gantz adalah kandidat yang paling mungkin menjadi perdana menteri berikutnya. Hal ini akan membuat Netanyahu bisa dituntut atas tuduhan korupsi yang sudah berlangsung lama.

Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin besar di berbagai bidang. Kelompok garis keras ingin serangan militer di kota Rafah paling selatan di Gaza terus berlanjut.

Sekutu utama AS dan negara-negara lain telah memperingatkan agar tidak melakukan serangan terhadap kota yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari separuh penduduk Gaza.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Jokowi, KKP dan BPN Paling Bertanggung Jawab soal Pagar Laut

Senin, 27 Januari 2025 | 13:26

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

UPDATE

Kebijakan Bahlil Ugal-ugalan Bikin Susah Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:27

Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu JK di Istana

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:23

Legislator PKB Bingung Bulog DKI Mau Serap Ribuan Ton Beras

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:13

BPH Curhat soal Dana Rp50 Miliar Masih Nyangkut di Kemenag

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:02

Dewan Kebon Sirih Apresiasi Bantuan Modal UMKM Buat Program MBG

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:51

Kompromi Trump Basa-Basi, Dolar AS Masih di Atas Rp16.300

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:50

Pengecer Bisa Jual LPG 3 Kg, Eddy Soeparno: Prabowo Mendengar Aspirasi Masyarakat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47

Ferry Juliantono Dorong Alumni Fresh Unpad Buktikan Ilmu ke Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:45

UU BUMN Sah, DPR: Penunjukan Direksi Tetap Domain Kementerian BUMN

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:29

Tidak Mau Disalahkan, Bapanas Sebut Kebijakan Impor Daging Ranah Kementan

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:28

Selengkapnya