Berita

Anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz/Net

Global

Anggota Kabinet Perang Israel Bakal Mundur Jika Netanyahu Bersikeras Lanjutkan Perang

MINGGU, 19 MEI 2024 | 09:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Salah seorang anggota kabinet perang Israel yang berhaluan moderat, Benny Gantz mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah tidak segera mengadopsi rencana perang Gaza terbaru.

Gantz, pada Sabtu (18/5), menjabarkan enam poin rencana baru Gaza yang meliputi pengembalian sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil dengan kerja sama Amerika, Eropa, Arab dan Palestina.

Selain itu, proposal strategi baru juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas dinas militer bagi seluruh warga Israel.


Gantz, menyampaikan ancaman tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan memberi batas waktu hingga 8 Juni mendatang.

“Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan,” tegasnya, seperti dimuat AFP.

Gantz, saingan politik lama Netanyahu, bergabung dengan koalisinya dan Kabinet Perang pada hari-hari awal perang sebagai isyarat persatuan nasional.

Kepergian Gantz akan membuat Netanyahu semakin terikat pada sekutu sayap kanan yang menolak rencana gencatan senjata percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza dan membangun kembali pemukiman Yahudi di sana.

Tidak hanya Gantz, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, anggota ketiga Kabinet Perang juga menyampaikan ancaman yang sama.

Gallant mengatakan akan mundur jika Israel memilih untuk menduduki kembali Gaza. Dia juga meminta pemerintah untuk membuat rencana bagi pemerintahan Palestina di daerah kantong tersebut.

Para pengkritik Netanyahu menuduh perdana menteri berusaha memperpanjang perang untuk menghindari pemilu baru.

Jajak pendapat menunjukkan Netanyahu kehilangan banyak dukungan dan diperkirakan akan kalah dalam pemilu mendatang.

Sementara Gantz adalah kandidat yang paling mungkin menjadi perdana menteri berikutnya. Hal ini akan membuat Netanyahu bisa dituntut atas tuduhan korupsi yang sudah berlangsung lama.

Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin besar di berbagai bidang. Kelompok garis keras ingin serangan militer di kota Rafah paling selatan di Gaza terus berlanjut.

Sekutu utama AS dan negara-negara lain telah memperingatkan agar tidak melakukan serangan terhadap kota yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari separuh penduduk Gaza.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya