Berita

Pengamat Pendidikan, Cecep Darmawan/Repro

Politik

UKT Mencekik, Nadiem Makarim Harus Tanggung Jawab

SABTU, 18 MEI 2024 | 11:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) harus bertanggung jawab atas mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) yang memberatkan mahasiswa.

Alokasi APBN 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 harus terserap dengan baik oleh ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga, beban anggaran yang tidak terserap dengan baik itu tidak menjadi tanggungan perguruan tinggi sepenuhnya.

Demikian disampaikan Pengamat Pendidikan, Cecep Darmawan dalam diskusi virtual bertajuk “Nanti Kita Cerita Tentang UKT Hari Ini”, Sabtu (18/5).  

“Jangan sampai gini, 'persoalannya di pusat, ah sasarin aja ke perguruan tinggi'. Mahasiswa jadi demonya ke rektor,” kata Cecep.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga harus membuka ruang dialog persuasif dengan mahasiswa apabila ada penyesuaian biaya kuliah.

"Ajak mahasiswa, BEM-nya, terus forum dosen senat akademik. Nah sekarang kayaknya komunikasinya (mereka) kurang. Makanya ada beberapa perguruan tinggi yang mahasiswanya demo,” sesalnya.

Cecep sendiri tidak sependapat dengan anggapan kenaikan UKT dipicu oleh UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) yang melahirkan kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

Menurutnya, PTN-BH bukan satu-satunya faktor yang melahirkan komersialisasi pendidikan.

“Bukan, tetapi memang tanggung jawab pemerintah yang minim dari sisi anggaran,” tandas Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini.

Dalam diskusi tersebut, turut hadir secara virtual narasumber lain seperti Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih; Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Anter Venus; Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Deni Noviana; dan Koordinator Aliansi Mahasiswa Menggugat, Najib Jayakarta.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya