Berita

Aktivis HAM, Usman Hamid/Repro

Politik

Usman Hamid Sebut Larangan Jurnalisme Investigasi ‘Titipan Pemerintah’

KAMIS, 16 MEI 2024 | 21:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Usman Hamid mengaku mendapatkan informasi bahwa RUU Penyiaran yang kontroversi karena melarang jurnalisme investigasi merupakan titipan dari pemerintah.

Hal itu diungkapkan langsung Usman Hamid dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Selamat Datang Orde Baru. RUU Mau Bungkam Pers?" yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis pagi (16/5).

"Sayang sekali anggota DPR-nya nggak ada yang hadir nih. Tapi ada 1 anggota DPR yang jelaskan ke saya, ini sebenarnya bukan inisiatif mereka, ini titipan pemerintah," kata Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (16/5).

Usman curiga, ketidakhadiran anggota DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak hadir di acara ILC karena tidak ingin bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa RUU Penyiaran begitu problematik.

Padahal kata Usman, pers atau media merupakan pilar keempat demokrasi yang melakukan fungsi kontrol ketika partai politik lemah dalam melakukan fungsi kontrolnya.

"Saya kira argumen anggota DPR yang menjelaskan bahwa itu untuk mencegah monopoli, tidak masuk akal. Monopoli itu maksudnya kalau negara misalnya memonopoli media hanya lewat televisi misalnya seperti TVRI, media lain yang swasta tidak diberikan informasinya, itu baru monopoli. Atau media lain dibredel bahkan seperti zaman orde Baru. Kalau arahnya ke sana, benar seperti judul diskusi hari ini, selamat datang di era orde Baru," pungkas Usman.


Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

UPDATE

Ekspor Meningkat tapi Mengapa Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar?

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:51

Wahyu Dewanto Soroti Air Bersih hingga Transportasi Aman

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:50

Uang Kuliah Mahal dan Politik Pendidikan Melanggar Konstitusi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:47

Pemerintah Raup Rp24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:34

Apresiasi KPK soal Demurrage Beras, Ini Peran Bapanas dan Bulog

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:12

Dorong Konser Hemat, Sandiaga Uno Bakal Luncurkan Digitalisasi Perizinan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Relawan Ingin Jokowi Terus Kawal Pemerintahan Prabowo–Gibran

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Infrastruktur Negara Kepulauan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:45

Bos Pertamina Apresiasi Bisnis PIS yang Makin Moncer

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:19

Starlink Gemparkan Dunia Provider Internet

Sabtu, 22 Juni 2024 | 05:59

Selengkapnya