Berita

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah/RMOL

Hukum

KPK Dituntut Periksa Harta Ketua Banggar Said Abdullah

KAMIS, 16 MEI 2024 | 09:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan pemeriksaan harta kekayaan oknum Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang disebut turut menikmati duit korupsi BTS 4G Bakti Kominfo sebesar Rp70 miliar.

Pemeriksaan harta tersebut juga harus menyasar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, DPR RI memiliki tiga tugas yang perlu dipahami publik.

Di mana, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU 17/2014, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

"APBN, fungsi anggaran yang disahkan melalui sebuah UU (fungsi legislasi) membuka ruang bagi DPR memainkan politik transaksi kepentingan di luar kepentingan rakyat," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/5).

Selanjutnya, kata Hari, pembentukan Banggar DPR RI juga telah menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk mengirimkan utusannya mencari dana bagi brankas partai.

Kewenangan itu dapat disimak dalam ketentuan Pasal 157 Ayat 1 dan Pasal 159 Ayat 5 huruf c UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), serta Pasal 15 Ayat 5 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"KPK bisa memeriksa harta kekayaan terhadap terduga oknum Banggar DPR RI yang ikut menikmati aliran uang korupsi BTS," kata Hari

"Bahkan Nistra Yohan sampai saat ini menghilang sebagai terduga saksi kunci aliran dana ke Komisi I DPR RI sebesar Rp70 miliar yang terungkap dalam persidangan kasus korupsi BTS Kominfo," sambungnya.



Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

UPDATE

Kemenperin Minta IKM Pangan Lakukan Diversifikasi Bahan Baku Lokaal

Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03

MIND ID Salurkan 864 Hewan Kurban

Rabu, 19 Juni 2024 | 10:01

Usai Iduladha, Emas Antam Naik Tipis Jadi Segini

Rabu, 19 Juni 2024 | 09:55

Lawan Anies, KIM Perlu Cari Alternatif Selain RK

Rabu, 19 Juni 2024 | 09:43

Indocement Umumkan Perubahan Direksi di Anak Usaha

Rabu, 19 Juni 2024 | 09:34

Produsen Mobil China Nio Segera Luncurkan Smartphone Nio Phone 2

Rabu, 19 Juni 2024 | 09:16

Genjot Kredit, Bank Victoria (BVIC) Tawarkan Obligasi Rp500 Miliar

Rabu, 19 Juni 2024 | 08:59

Tak Lolos, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Siap Gugat KPU

Rabu, 19 Juni 2024 | 08:51

550 Jemaah Haji Meninggal Akibat Cuaca Panas

Rabu, 19 Juni 2024 | 08:47

Kusnadi Diminta Hadir Sesuai Jadwal

Rabu, 19 Juni 2024 | 08:47

Selengkapnya