Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintahan Mendatang Jangan Sampai Ada Matahari Kembar

KAMIS, 16 MEI 2024 | 06:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah didorong menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.

Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik usulan tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan.

Usep menyampaikan Prabowo harus menempatkan sahabatnya itu secara proporsional tidak melebihi kekuatan dari presiden itu sendiri. Sebab jika Presiden Jokowi lebih powerful dari Prabowo maka akan muncul istilah matahari kembar di pemerintahan.
 

 
“Kalau saya jadi presiden menempatkan Jokowi akan proporsional, tidak diberikan kekuatan yang amat besar, yang powerful karena itu nanti akan banyak mempengaruhi kekuasaan yang dipegang Prabowo, akhirnya tidak leluasa,” kata Usep dalam keterangannya, Rabu malam (15/5).
 
“Kalau ditempatkan selayaknya saja, mungkin sebagai penasihat, bisa saja, tetapi tidak powerful, kalau saya presiden pasti (Jokowi) ditempatkan dalam konteks yang tidak powerful biar tidak ada matahari kembar,” sambungnya.
 
Lanjut Usep, yang terpenting adalah mengakomodasi Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden, namun tetap dalam posisi terhormat.

Hal itu mengingat Presiden Jokowi kini tidak punya kekuatan secara politik karena tidak memiliki partai yang menaunginya.
 
“Sementara Pak Jokowi juga mungkin berkepentingan agar tidak powerless setelah selesai jabatannya. Sementara (Jokowi) partai tidak punya dan kemudian juga kan masuk partai tidak mudah, misalnya di Golkar ataupun di Gerindra,” tukasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya